Hadiri Undangan Kemenkeu, Sehan Kritisi Pelaksanaan Rakernas

0
770
JAKARTA, DETOTABUAN.COM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, Kamis (14/9),‎ di Gedung Dhanapala Kemenkeu RI.
Rakernas kali ini bertajuk ‘Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera’, dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.

“Bupati diundang mengikuti Rakernas di Kemenkeu bersama sejumlah Kepala Daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Tahun 2016,” Kata Kepala Bagian Humas Boltim, Slamet Umbola.
Umbola mengatakan penyelenggaraan Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Pelaksanaan rakernas dimaksudkan untuk membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan indonesia yang sejahtera dan berkeadilan,” terang Umbola.
Sementara itu, dalam proses pelaksanaan Rakernas ini menuai kritikan dari Bupati Sehan. Pasalnya, menurut penilaian Bupati, agenda berskala Nasional dengan menghadirkan kurang lebih empat ratusan kepala daerah se Indonesia itu‎, tidak disusun dan direncanakan dengan baik.
Sementara itu, dalam proses pelaksanaan Rakernas ini menuai kritikan dari Bupati Sehan. Pasalnya, menurut penilaian Bupati, agenda berskala Nasional dengan menghadirkan kurang lebih empat ratusan kepala daerah se Indonesia itu‎, tidak disusun dan direncanakan dengan baik.
“Pelaksanaannya terkesan tidak disiapkan secara matang. Panitia kurang profesional, banyak terjadi miss komunikasi. Apalagi agenda ini berskala Nasional, karena telah mengundang ‎pimpinan baik di tingkat lembaga, kementerian, provinsi dan kabupaten/kota. Jadi harus lebih profesional lah karena mendatangkan kepala daerah yang harus meninggalkan tempat dan meninggalkan tugas. Harus kelihatan rohnya jangan hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban,” tegas Bupati yang juga sebagai ketua Forkonas PP CDOB se-Indonesia ini. (Humas)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.