DETOTABUAN,KOTAMOBAGU-Hasil laporan ploting anggaran untuk jaring pengaman covid-19 sudah dikantongi wakil ketua DPRD Kotamobagu, Syarif J Mokodongan SH.
Namun Syarif mengatakan, angka-angka tersebut belum detail. Dirinya juga berpendapat masyarakat harus mengetahui informasi ini. Karena angka 82 miliar yang disiapkan untuk jaring pengaman sosial itu, tidaklah kecil untuk warga terdampak di Kotamobagu.
“Angka yang ada ketika coba dibagi misalnya, 440 jutaan itu per 3400 kg beras premium klo dibagi ada di angka127 ribu per kilogramnya, ” Terang Syarif
Ditambahkan juga, DPRD Kotamobagu sudah menerima data tapi baru bersifat gelondongan karena belum terinci.
Sehingga kedepannya DPRD akan membentuk Pansus untuk menelusuri apakah dana tersebut sesuai atau tidak.
Syarif mengatakan, dari hasil komparasi dengan daerah terdekat seperti Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sangat jauh bedanya.
Politisi Nasdem Kotamoobagu ini mengatakan, perbedaannya seperti dasar sumur dengan langit.
“Kalau melihat nilai bantuan antara Kotamobagu dengan Bolmong itu bedanya antara langit dan dasar sumur. Di Bolmong setiap kepala keluarga penerima, mendapat 36 kiloberas serta bahan natura lainnya yang jika ditotalkan berjumlah 600 ribu rupiah. Di Kotamobagu sudah sedikit jumlah yang menerima, sedikit pula bahannya. Di Bolmong, sudah banyak yang menerima banyak pula bahan yang diterima warga. Kemudian jangka waktu sembilan bulan pula,” singgungnya.
Itulah yang menjadi kerinduan DPRD Kotamobagu agar penyaluran bantuan bisa terasa dan nikmati oleh masyarakat akibat dampak Covid-19. Sebab menurut Syarif, bukan persoalan mereka miskin, tapi akibat Pandemi Covid-19 ini semua terdampak dan butuh.
“Ini bukan persoalan siapa yang miskin. Tapi saat ini, semua perlu. Ini bukan persoalan mampu atau tidak mampu. Tapi hari ini kita lagi susah atau perlu. Nah, dalam kondisi seperti ini, harusnya pemerintah hadir. Keberpihakan kepada masyarakat sangat penting yang hari ini mengalami dampak Pandemi Covid. Kalau di Bolmong kan jelas. Bahkan pimpinannya turun sampai ke desa-desa sambangi warga sebagai bentuk perhatian dan rasa empaty,” ungkapnya.
Dia menilai, Pemkab Bolmong memiliki konsep dalam penyaluran bantuan. Sebab para penerima bantuan baik peneirma bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai (BST) dari kementrian sosial dan penerima bahan pokok dalam bentuk natura nilainya sama.
“Itulah gunanya pemerintah. Karena pemerintah itu harusnya cuma mengatur uang rakyat. Ini bukan uang pribadi. Jangan pelit. Ini uang rakyat. Ini rakyat yang punya. Jangan pelit dengan rakyat,” tegas Syarif diujung wawancara dengan wartawan ini. (*)
