Detotabuan.com,BOLMONG – Warga Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hingga kini masih menanti realisasi janji pasangan Yusra Alhabsyi dan Doni Lumenta (YusraDon) terkait program bantuan UMKM sebesar Rp3 juta per kepala keluarga.
Janji tersebut sebelumnya disampaikan saat masa kampanye, sebagai komitmen pasangan kepala daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya sektor usaha mikro dan kecil.
Namun, hingga pertengahan tahun 2025, belum ada kejelasan kapan bantuan tersebut akan disalurkan. Sejumlah warga pun mulai mempertanyakan komitmen tersebut.
“Kami sangat berharap bantuan itu bisa segera direalisasikan. Modal usaha kecil-kecilan seperti jual gorengan, jualan sayur, atau warung kopi sangat dibutuhkan masyarakat desa,” ujar Rahma, warga Kelurahan Inobonto, Senin (7/7/2025).
Rahma menambahkan, banyak keluarga di wilayahnya yang menggantungkan hidup dari usaha rumahan dan sangat terdampak oleh naiknya harga kebutuhan pokok serta lesunya daya beli masyarakat.
Hal senada disampaikan Irwan, pelaku UMKM di Kecamatan Lolak. Ia mengatakan, janji tersebut menjadi harapan baru saat disampaikan, namun kini mulai diragukan akibat tidak adanya tindak lanjut atau informasi resmi dari pemerintah daerah.
“Kalau memang itu bagian dari program kerja, mestinya sudah ada tahapan atau pendataan. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar,” katanya.
Dikonfirmasi media ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemda Bolmong Ofir Ratu mengungkapkan, program tersebut belum tertata di Dinas Koperasi dan UKM, sebab program kegiatan tahun 2025 masih mengacu pada perencanaan tahun sebelumnya.
“Belum tertata di dinas tahun ini karena kegiatan tahun ini masih mengacu pada perencanaan tahun 2024,” terangnya, saat dihubungi Senin 7 Juli 2025 tadi.
Ditanya apakah Pemda Bolmong dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM sudah melakukan langkah awal pendataan pelaku UMKM untuk realisasi pada APBD tahun berikutnya, namun Offi belum memberikan jawaban hingga berita ini dipublish.
Terkait hal itu, salah satu tokoh pemuda Bolmong Hendra Mamonto mendesak agar pemerintah transparan dalam menyampaikan progres program yang sudah dijanjikan, agar tidak menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan publik.
Program bantuan Rp3 juta per kepala keluarga ini disebut-sebut sebagai strategi penguatan ekonomi rumah tangga berbasis desa, dengan sasaran pelaku usaha kecil dan warga yang ingin memulai usaha mandiri.
(Tio)
