Detotabuan.com,BOLMONG – Debat Kandidat yang digelar KPU Bolmong Senin 18 November 2024 kemarin berlangsung panas, dua kandidat Cawabup Bolmong Refly Umboh dan Doni Lumenta saling beradu argumen terkait penerapan E-Governance di tingkat pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Welty Komaling memberikan pandangannya yang lugas dan tegas, ia menyebutkan bahwa E-Governance adalah sebuah kebutuhan mutlak, bukan sekadar keinginan.
Welty menyatakan bahwa penerapan E-Governance menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di pemerintahan.
“Di era digital ini, masyarakat tidak lagi puas dengan pelayanan manual yang lambat dan tidak transparan. Mereka membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan bisa diakses kapan saja. Itulah mengapa E-Governance harus dianggap sebagai kebutuhan, bukan hanya keinginan,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam perdebatan tersebut, Refly sempat mengkritik lambannya implementasi digitalisasi di banyak daerah, menyebut bahwa alasan birokrasi sering kali menjadi penghambat utama.
“Banyak kepala daerah yang belum memiliki visi yang jelas terkait transformasi digital. Padahal, tanpa E-Governance, sulit bagi kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien,” ujar Refly.
Sementara itu, Doni Lumenta menekankan bahwa selain infrastruktur digital, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar.
Ia menyoroti pentingnya pelatihan bagi pegawai pemerintah agar mereka mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
“E-Governance tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kesiapan orang-orang yang menjalankannya,” tegas Doni.
Welty menanggapi kedua pandangan tersebut dengan menambahkan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Kita harus bergerak bersama untuk memastikan transformasi ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi semua,” jelasnya.
Diskusi ini menarik perhatian publik karena menyentuh isu yang sangat relevan di tengah percepatan digitalisasi.
Banyak pihak berharap bahwa E-Governance dapat segera diterapkan secara luas di berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberantas korupsi di tingkat pemerintahan.
Dengan pernyataan lugasnya, Welty berhasil mencuri perhatian publik. Ia dianggap membawa gagasan segar yang dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan birokrasi di daerah.***
