Detotabuan.com,BOLMUT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tengah menyelidiki sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di wilayah tersebut.
Salah satu kasus yang tengah menjadi sorotan adalah dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmut, yang merupakan bagian dari program penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021.
Informasi terkait dugaan penyelewengan dana bantuan ini mulai meluas di tengah masyarakat, mengingat BLT tersebut ditujukan untuk warga terdampak pandemi. Meski demikian, Kejari Bolmut belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai siapa saja yang diduga terlibat.
Plt. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bolmut, Feicy Filisia Ansow, SH, saat ditemui di ruang PTSP Kejari Bolmut pada Kamis (24/4/2025), didampingi Kasi Pidum Jeri Kurniawan, SH, membenarkan bahwa pihaknya tengah mendalami sejumlah laporan dugaan korupsi.
“Kami telah menerima informasi awal mengenai dugaan penyimpangan anggaran dalam program bantuan sosial. Saat ini, kami masih menelaah lebih lanjut,” jelas Feicy.
Saat ditanya soal dugaan korupsi BLT oleh BPBD Bolmut, Feicy mengonfirmasi bahwa kasus tersebut sudah masuk tahap penyelidikan.
“Iya, perkara ini dalam penyelidikan,” ujarnya singkat.
Namun, ia menambahkan bahwa informasi lebih lengkap masih menunggu arahan dari pimpinan.
“Untuk keterangan lebih lanjut, kami menunggu petunjuk pimpinan,” tambahnya.
Selain kasus BLT, Kejari Bolmut juga tengah mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran belanja makan dan minum rumah tangga Pimpinan DPRD Bolmut.
Sebelumnya, Kepala Kejari Bolmut, Oktavian Syah Effendi, SH., MH, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menindak setiap laporan dugaan korupsi.
“Kami tidak main-main. Setiap laporan akan kami proses sesuai hukum,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan tidak pandang bulu.
Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP K-P-K) Bolmut, Fadli Alamri, menyampaikan apresiasinya atas keseriusan Kejari Bolmut dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ia menilai langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Kami mendukung penuh langkah Kejari Bolmut. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pejabat yang terlibat,” kata Fadli.
Ia juga berharap penindakan ini menjadi awal dari pembenahan sistem keuangan daerah ke depan.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat. Dukungan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum,” pungkasnya.
(Pul)
