Detotabuan.com,BOLMUT – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi dalam rangka optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pohohimbunga, Kantor Bapelitbang, pada Senin (10/3/2025).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Mohammad Aditya Pontoh, sejumlah jajaran OPD, serta seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Bolmut.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pembangunan bangsa. Ia mengacu pada 8 progran “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari desa sebagai langkah awal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya menekan angka kemiskinan.
“Ini adalah visi negara, membangun dari bawah sebagaimana yang termaktub dalam Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Sirajudin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan program strategis nasional, seperti makan bergizi gratis dan lainnya, bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat hingga ke tingkat desa.
“Bagaimana asta Cita bisa terwujud di Bolmut? Tentu kita harus terus berkoordinasi dan mengawal pelaksanaannya di daerah ini,” tambahnya.
Bupati menekankan pentingnya rapat koordinasi APBDes 2025 sebagai langkah awal menyusun program pembangunan desa untuk satu hingga lima tahun ke depan. Ia menekankan pentingnya data yang valid untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.
“Saya mulai dengan program strategis nasional, seperti makan bergizi gratis, yang nantinya akan menyasar anak-anak di Kabupaten Bolmut. Setiap desa harus memiliki catatan statistik kecil, minimal mengetahui jumlah siswa PAUD, TK, dan SD, agar program ini bisa berjalan dengan efektif,” harapnya.
Selain itu, Bupati menegaskan pentingnya pendataan yang akurat untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Data tersebut akan digunakan dalam program bantuan sosial, termasuk kepesertaan BPJS dan penerima bantuan sembako.
“Terkait penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberantasan stunting, kita harus memiliki data yang valid sejak awal. Saya sudah meminta Sekda untuk memastikan sinkronisasi data dilakukan,” tegasnya.
Ia juga menambakan bahwa banyak program pemerintah daerah sebelumnya kurang tepat sasaran akibat data yang tidak diperbarui secara berkala.
“Jika data tidak selalu diperbarui, maka kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun desa, akan terus mengalami kesalahan dalam implementasi,” pungkasnya.
(Ipul)
