Detotabuan.com,BOLSEL – Ketegangan publik terkait aktivitas di kawasan Gunung Landaso, wilayah Desa Popodu dan Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, dalam beberapa hari terakhir, akhirnya direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Bupati H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si mengambil langkah sigap dengan membentuk Tim Pemantau Lapangan, sekaligus menginstruksikan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi di area tersebut.
Tim yang dikoordinasikan oleh Asisten II Setda Bolsel, M. Ichsan Utiah SH, bergerak ke lokasi pada Minggu (7/12/2025).
Kehadiran tim ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intens Bupati dengan Kapolres Bolsel, yang menaruh perhatian besar terhadap potensi gangguan lingkungan maupun ketertiban sosial di sekitar kawasan Landaso.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pemantau Lapangan diperkuat sejumlah unsur penting pemerintah daerah, yakni Kepala Dinas SatPol PP dan Damkar bersama personel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Hukum Setda, Kaban Kesbangpol, serta perwakilan kepolisian termasuk Kapolsek Bolaang Uki.
Komposisi ini memastikan pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, keamanan, hingga dampak ekologis.
Langkah cepat ini tidak lepas dari meningkatnya keresahan masyarakat yang khawatir terhadap potensi pelanggaran aktivitas yang terjadi di kawasan pegunungan tersebut.
Sejumlah laporan warga menyebut adanya kemungkinan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan atau gangguan sosial.
Bupati Iskandar mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib hadir untuk menjawab kegelisahan publik, ia menegaskan bahwa pendekatan pemerintah bukan sekadar represif, namun mengutamakan langkah humanis, terukur, dan sesuai aturan.
“Pemerintah daerah hadir memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah Bolsel berjalan sesuai regulasi, tidak merusak lingkungan, dan tetap menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat,” kata Bupati Iskandar.
Ia menegaskan, bahwa keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup adalah prinsip utama yang tidak bisa ditawar.
Lebih jauh, Bupati memastikan bahwa pemantauan tidak berhenti pada inspeksi awal. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses penanganan berlangsung sesuai prosedur dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Pun demikian, pemerintah daerah membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada warga yang ingin melaporkan atau memberikan informasi tambahan.
“Partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan dan keamanan wilayah, terutama di area yang memiliki kerentanan ekologis seperti Gunung Landaso,” pungkasnya. (Red)
