Detotabuan.com,BOLSEL – Wakil Bupati kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid menghadiri rangkaian kegiatan strategis bidang layanan hukum yang digelar di Graha Bumi Beringin, Manado, Rabu (25/2/2026). Agenda tersebut meliputi peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sekaligus pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan yang dihadiri jajaran Forkopimda dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut itu juga dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Sulut. Momentum tersebut menandai penguatan sinergi layanan hukum antara pemerintah pusat dan daerah.
Rangkaian acara diawali dengan upacara pengukuhan Kakanwil Sulut yang dipimpin Gubernur Yulius Selvanus. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam mewujudkan pemerataan akses hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, kehadiran Posbankum menjadi langkah nyata dalam memperluas pelayanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia menyampaikan apresiasi atas percepatan pembentukan pos bantuan hukum yang dinilai mampu membantu masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum.
“Hukum harus benar-benar ditegakkan dan menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan, keberadaan Posbankum dan paralegal desa menjadi fondasi penting dalam mencegah konflik sosial akibat minimnya pemahaman hukum. Selain itu, lembaga tersebut berfungsi sebagai jembatan penyelesaian sengketa masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti buruh.
Ia juga menyinggung program nasional terkait penciptaan lingkungan yang asri. Menurutnya, Sulut menjadi provinsi dengan capaian terbaik secara nasional, dengan sekitar 60 persen wilayah telah menjalankan program tersebut.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut Hendrik Pagiking mengungkapkan bahwa hingga kini telah terbentuk 1.839 Posbankum di 15 kabupaten/kota. Ia memastikan seluruh pos tersebut menunjukkan perkembangan positif, termasuk melalui pemanfaatan aplikasi layanan Posbankum.
“Pelayanan Posbankum Sulut saat ini menempati peringkat ketiga nasional,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pada 2026 sebanyak 2.810 paralegal akan dilatih secara serentak dalam dua angkatan. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.500 peserta dijadwalkan mengikuti pelatihan pada pekan ini.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat hingga daerah menjadi modal penting untuk memastikan Posbankum benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat luas.
Senada dengan itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan Posbankum bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret menghadirkan keadilan hukum secara merata.
Ia menyebut, sedikitnya 15 ribu perkara telah terselesaikan melalui Posbankum, sehingga keberadaannya terbukti efektif menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat.
“Ini bukan hanya kelembagaan, tapi upaya memastikan hukum hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menegaskan komitmen Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk terus memperkuat layanan hukum bagi masyarakat.
Ia berharap pelatihan paralegal mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan menjadi ujung tombak akses keadilan di tingkat desa.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kanwil Kemenkum Sulut dan pemerintah kabupaten/kota terkait pelayanan hukum serta pembentukan produk hukum daerah.
Turut mendampingi Wakil Bupati Bolsel, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, jajaran Asisten Setda, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Dinas PMD.
(Tio)
