BOLMONG,DETOTABUAN.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat koordinasi (Rakor) konvergensi/intervensi penurunan stunting di Kabupaten Bolmong tahun 2020.
Rakor yang digelar Pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Bappeda Bolmong itu berlangsung di Tiga Bintang, Kelurahan Mongkonai, Kamis, (13/08/2020).
Kegiatan yang fokus pada penurunan kasus stunting di Kabupaten Bolmong itu dihadiri 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bolmong yang masuk dalam tim koordinasi konvergensi penurunan stunting.
“Kegiatan ini dalam rangka membangun komitmen dan sinergitas upaya integrasi gizi sensitif dan spesifik penurunan stunting di Kabupaten Bolmong,” kata Sekretaris Bappeda Bolmong Aldi Pudul S.Kom saat membuka kegiatan itu.
Ditambahkan, Rakor ini sebagai langkah untuk mereview kembali penerapan Pilar strategi nasional pencegahan Stunting.
“Rakor ini bertujuan mereview kembali empat aksi yang merupakan fokus pertama yakni, analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting dan peraturan bupati tentang peran desa,” ucapnya.
Dalam materi yang disampaikan oleh Sam Patoro Larobu SH, Mh tim leader region 5 dirjen Bina Bangda Kemendagri, ada pun analisis situasi yang akan diterapkan yakni, proses untuk mengidentifikasi sebaran stunting dalam wilayah Kabupaten/Kota, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini, guna memahami permasalahan rendanya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK).
“Hal ini menjadi dasar perumusan rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi prioritas bagi rumah tangga 1.000 HPK,” katanya.
Sehingga itu kata dia, peran OPD yang termasuk dalam tim konvergensi penurunan stunting dapat menyediakan data yang diperlukan dalam analisis situasi tersebut.
“Baik data sebaran stunting dari Dinkes Bolmong, maupun data cakupan intervensi yang terinci sampai tingkat desa dan kelurahan. Penanggung jawabnya yakni OPD yang masuk dalam tim konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Bolmong tahun 2020,” jelasnya.
Tak hanya itu, menurutnya peran OPD sangat penting, harus mampu menganalisis penyebab kesenjangan cakupan layanan baik pada skala kabupaten dan kota hingga ke desa dan Kelurahan fokus. Katanya, OpD harus menganalisis ketersediaan program tahun berjalan untuk mengatasi penyebab kesenjangan cakupan layanan.
“Menganalisis kendala penyampaian layanan bagi rumah tangga 1000 HPK mengidentifikasi kesenjangan data saat ini, ketersediaan, kualitas aksesibilitas data. Serta kendala koordinasi antara OPD dengan desa dan kelurahan dalam sinkronisasi penyelenggaraan intervensi,” tuturnya. (Ind)
