Detotabuan.com,SULUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Yulius Selvanus Komaling-Victory Mailangkay (YSK-Victory) sebagai pemenang Pilgub Sulut 2024.
Keputusan ini diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Manado, Rabu 5 Februari 2025 lalu.
Penetapan ini merupakan babak baru bagi masyarakat Sulawesi Utara yang tengah menantikan langkah-langkah strategis dan inovatif dari YSK – Victory, dalam memajukan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Visi dan Misi Ekonomi YSK-Victory
Dalam debat Pilgub Sulut November 2024 lalu, YSK -Victory memaparkan visi dan misi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi lokal.
“Dalam pemerintahan, dengan situasi dan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang begitu cepat bergerek, tentunya kita akan mengikuti irama itu,” kata YSK usai DPRD menggelar paripurna usul Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Masa Jabatan 2021-2024. Tanggal 7 Februari lalu.
Dukungan Terhadap UMKM
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Utara bahkan menyambut positif kepemimpinan YSK-Victory.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Kadin Sulut, Ivanry Matu, bahkan menyatakan optimisme bahwa pasangan ini akan membawa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang.
Harapan Masyarakat dan Tantangan ke Depan
Masyarakat Sulawesi Utara pun menaruh harapan besar pada kepemimpinan YSK-VM untuk membawa perubahan signifikan dalam sektor ekonomi.
Pemerhati ekonomi Sulut Firasat Mokodompit, SE mengatakan, sebagai salah satu Staf Khusus yang membidangi Ekonomi di era Gubernur Olly Dondokambey, ia merupakan salah satu yang ikut merasakan dan mengawal Kebijakan Ekonomi sulut dalam pemerintahan ODSK selama kurun waktu 10 tahun terakhir.
“Banyak terobosan yang telah dilakukan hadirkan Investasi dan Kerjasama Ekonomi untuk kesejahteraan rakyat sulut, buka lapangan kerja, tingkat kan PE sulut, Kendalikan Inflasi, tingkatkan Eksport langsung, hingga fasilitasi Investor masuk sulut dalam area Asia Pacific dan Eropa hingga Korea,” ujarnya.
Demikian juga program program ODSK dalam mengekspor komoditi pertanian dari Bitung gunakan kontainer ke Eropa Barat, China, Korea menghasilkan Devisa untuk sulut yang miliki Added value.
Sebagaimana laporan BPS, PE Sulut sudah diangka 5,6 persen, BERBAGAI KOMODITI UNGGULAN SULUT bisa masuk pasar Luar Negeri walau dalam skala kecil seperti Vanilli, Kopi, Coklat, Ikan Tuna Fresh dan terakhir minyak Nilam.
Kata dia, satu hal yang perlu di ketahui, bahwa UMKM adalah urat nadi perekonomian sebuah daerah, sehingga diharapkan pemerintahan baru YSK – VM sebagaimana taq line programnya akan buat sulut lebih maju dan UMKM menjadi prioritas programnya.
“Saya miliki Optimisme penanganan UMKM dan perekonomian Sulut senakin baik jika selektifitas pembinaan bagi pelaku usaha terus dikembangkan dengan ditopang stimulus pemprov Sulut untuk Tempat usaha dan perbankan melalui KUR untuk Permodalan,” tambahnya.
Meski demikian kata dia, koordinasi seluruh stakeHolders perekonomian sulut harus bersinergi sukseskan agenda ekonomi pemerintahan baru YSK – Victory, baik Universitas, Bappeda, BI, BPS, Dinas terkait, ISEI, pelaku ekonomi, perbankan serta para Pengusaha pabrikan bersinergi untuk sulut lebih maju
“Apa yang sudah dirintis ODSK terutama kerjasama ekonomi harus dilanjutkan, karena pihak luar negeri hanya butuh Trush dan kebijakan pemerintah baru sebagai sebuah Kepastian dlm menjaga kerjasama itu, aebagai contoh Penerbangan langsung, eksport langsung, baik melalui Udara dan Kapal laut harus lebih baik dan dilanjutkan yang sudah berjalan beri kontribusi positif di Bidang Pariwisata,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyarankan pemerintahan YAK – Victory untuk mempermudah pengelolaan tambang serta memberi kenyamanan Investasi Legal agar sumber daya alam terjaga dengan baik seperti Izin – izin tambang rakyat skala kecil 100 hektar yang selama ini sudah diberikan, agar dipermudah dengan izin WIUP nya agar mereka miliki kepastian berusaha dengan jaminan negara hadir dalam usaha tambang ini.
“Masyarakat BMR yang memberi kontribusi besar bagi YSK – Victory membutuhkan payung hukum pengelolaan tambang terutama Wilayah Tambang Rakyat. Sehingga dengan adanya payung hukum akan tercipta Kontribusi PAD bagi pemkab di BMR.,” sebutnya.
Demikian juga dengan Perda Cap Tikus sebagai kearifan lokal yang dimiliki rakyat perlu diseriusi untuk diterbitkan DPRD Sulut, karena ribuan Petani Cap tikus dan turunan nya di Minahasa, Mitra, Minsel sebagian BMR perlu dilindungi dengan payung hukum yang jelas termasuk para Produsen Pabrikan pengelolaan kemasan cap tikus.
“Kenapa Provinsi Bali bisa dan kita di sulut buat payung hukum saja tertunda sekian tahun ? Ini pertanyaan para petani Captikus di Lowatak Tonsawang mitra. Sehingga tak hanya saya, tentu kita semua menunggu Gebrakan Program Pemerintahan YSK- Victory untuk Inisiasi Perekonomian sulut lebih maju,” pungkasnya.
(Redaksi)
