Detotabuan.com, Asahan.
Persidangan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 16/Pdt.G/ 2025/PN Kisaran terkait persoalan yang menyangkut dengan bangunan eks pasar Kisaran di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kisaran ditunda sampai dengan tanggal 6 Maret 2025 mendatang.
Persidangan tersebut ditunda karena pihak – pihak tergugat seperti Erwin, Maryam, Siti Aminah, SH,MKn dan Kepala BPN Asahan tampak tidak menghadiri persidangan yang sah tersebut.
“Dikarenakan pihak tergugat tidak hadir, maka persidangan ditunda sampai dengan dua Minggu kedepan yaitu pada tanggal 6 Maret 2025 mendatang,” jelas Hakim Pengganti Ketua Majelis, Yohanna Timora Pangaribuan, SH, M.Hum didampingi Antoni Trivolta, SH, M.Hum dan Irse Yanda Perima, SH, MH, Kamis (20/2).
Dirinya mengatakan agenda persidangan yang dilaksanakan pada hari ini untuk memeriksa identitas para penggugat.
Pada persidangan tersebut, pihak – pihak penggugat seperti OK Mohd Rasyid, Hendra Syahputra dan Ardian Muslim Hasibuan didampingi penasehat hukum, Zulkifli SH tampak menghadiri kegiatan persidangan tersebut.
Penasehat hukum penggugat, Zulkifli, SH menjelaskan kehadiran para pihak dalam persidangan merupakan suatu hal penting dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan.
“Apabila pihak tergugat ataupun pihak kuasanya tidak hadir pada persidangan selama tiga berkali berturut – turut pada persidangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan proses persidangan dalam hal pembuktian, dan akhirnya dapat diputuskan secara Verstek,” tegasnya.
Perlu diketahui, lanjut Zulkifli, verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
“Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah, sehingga dianggap tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat,” ucapnya.
(DEDDY)
