Dugaan Penyimpangan KUR Bank Artha Graha Resmi Masuk Istana Kepresidenan

0
504
Firasat Mokodompit (Kiri) saat menemui Wapres Jusuf Kalla di Istana Kepresidenan.

BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulut, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan “Bapak Angkat” Bank Artha Graha (BAG) Hanny Pontoh Cs. Tokoh Masyarakat Bolmong sekaligus pemerhati Sosial Ekonomi, Firasat Mokodompit, SE tak tinggal diam.

(Baca : Ditetapkan Sebagai Tersangka, Firasat Bersyukur Bisa Membela Rakyat)

Terbukti, Jumat (23/3) kemarin, Firasat didampingi Lawyer Irwan Lalegit, SH (Peradi) menemui Wakil Presiden (Wapres) M. Jusuf Kalla (JK) di Istana Wapres untuk menyampaikan laporan tertulis disertai bukti/fakta lapangan, dugaan penyimpangan KUR Bank Artha Graha (BAG) terhadap ribuan rakyat bolaang mongondow pada medio 2017-2018.

Dalam laporannya ke Wapres, Firasat menjelaskan Kronologis dugaan penyalahgunaan KUR Bank Artha Graha, yang bekerjasama dengan oknum Bapak Angkat BAG wilayah Bolmong Hanny Pontoh.

“Kepada Wapres, saya menjelaskan bahwa telah terjadi penyaluran kredit tidak sesuai dengan akad, Dimana, nasabah ajukan kredit 25 jt, setelah dianggap layak diminta tandatangani akad kredit antara Artha Graha dan calon nasabah, begitu selesai beberapa waktu kemudian Bapak angkat dan agen serahkan Dana Kredit KUR tanpa kwitansi senilai 2, 3 hingga 5 juta, dan bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Yang membuat heran dan kaget Nasabah penerima KUR atas nama Hamid Mokoginta warga Desa Mondatong, dananya diserahkan oleh oknum Kepala Desa (Sangadi) setempat, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengkuasakan pencairan dana tersebut, nilainya pun hanya 2 juta sedangkan Rekening koran BAG atas nama dia (Hamid) terhutang 25 juta,” kata Firasat sebagaimana press release yang dikirimkan ke media ini.

Usai mendengarkan pemaparan tersebut. Menurut Firasat, Wapres kemudian menanyakan 3 hal, yang pertama apakah masyarakat Nasabah complain terkait penyaluran KUR ini, yang kedua apakah sudah ada yang melapor ke kepolisian dan yang terakhir, Wapres menanyakan apakah dirinya mengetahui mekanisme kerjasama Bank Artha Graha dan pemerintah?

“Saya jawab ya, beberapa kali bahkan LSM LAKI SULUT demo ke Bank Artha Graha, OJK Sulut, Polda Sulut, sudah 3 kali 60 org nasabah yang dirugikan dari kecamatan Poigar Demo yang menghasilkan perwakilan Artha Graha ke poigar 24 November 2017, dimana 60 orang nasabah yang hanya menerima 5 juta pada bulan Juni- Juli 2017, disanggupi Ditambah 9,8 juta sehingga total yang diterima menjadi 14,8juta dari 25 juta kredit KUR dimana 5 juta ansuran 6 bulan, 5 juta Tabungan Nasabah, terkait seorang Nasabah bernama Hamid Mokoginta dan Istrinya lapor di Polda sulut namun DITOLAK LP nya dengan alasan alat bukti harus AKAD KREDIT, sedangkan korban hanya bawa Rekening Koran Asli sebagai alat bukti dan yang bersangkutan datang langsung ke polda. Untuk akad kredit yang bersangkutan minta di Artha Graha 2 kali TIDAK PERNAH diberikan bank. Sementara soal mekanisme kerjasama KUR ini dengan pemerintah saya jawab kurang tahu, namun terinformasi, adanya MOU antara kedua belah pihak (Artha Graha dan Pemerintah.red) dalam kaitan penyaluran Dana KUR, detailnya hanya mengetahui saat hadir dalam pertemuan antara Kacab BAG Manado dan 62 Nasabah bermasalah dikecamatan poigar pada 24 November 2017 lalu,” terangnya.

Selain itu kata Firasat, ada beberapa bukti lain yang ia sampaikan ke Wapres diantaranya soal laporan Sangadi Tadoy, pad waktu itu, Sangadi tidak mau menerima pencairan 5 juta serta enggan menandatangani blangko kosong bermeterai yang disodorkan “bapak angkat” dan agen- agen nya. karena setau Sangadi, yang diajukan adalah pinjaman 25 juta.

“Tapi terlanjur, 200-an Rakyat Tadoy sudah menerima 5 juta dari kredit 25 juta, namun ada keengganan melapor,” ungkap Firasat.

Usai menerima laporan tersebut, Wapres memberikan apresiasi, dan berjanji segera mendaklanjuti laporan ini. Bahkan, Wapres telah menyerahkan dokumen tersebut, ke Tim Khusus Istana guna dipelajari lebih dalam.

Usai melaporkan ke Wapres, rencananya Senin (26/3) hari ini, Firasat dan Lawyer, Irwan Lalegit SH, akan mengunjungi OJK Pusat, untuk melaporkan perwakilan OJK Manado yang dinilai tidak sigap menerima keluhan warga.

” Karena LSM LAKI SULUT sudah tiga kali Demo ke OJK Sulut, namun tidak ada ketegasan tindakan, sepertinya ada upaya pembiaran,” pungkas Politisi senior asal Sulut, yang dikenal akrab dengan Wapres itu. (Tim)