Redaksi

 

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab :
Sulistio Mokodongan

Wakil Pemimpin Redaksi : 
Indra. S. S. Ketangredjo

Koordinator Liputan :
Oktavianus Stalen Singal

BIRO – BIRO :
Kotamobagu : Oktavianus Stalen Singal
Bolmong : Indra S. S. Ketangredjo
Bolmut : Salmin Akku
Bolsel : Tio Mokodongan
Boltim : Vicky Bulow
Hukrim/Politik : Fitra Datundugon

Sekretaris Redaksi/Keuangan :
Sukmawati Paputungan

Web Development :
R.V. Mokoagow

Penasihat Hukum :
Kasman Damopolii, SH

Penerbit/Badan Hukum : PT. DETOTABUAN CIPTA MEDIA

NOTARIS – PPAT  : Nasrun Koto, SH, MH.

AKTA NOTARIS : No. 14, Tanggal 12 Desember 2015

SK KemenkumHAM Nomor AHU : 2472657.AH.01.01. Tahun 2015

Nomor Pendaftaran : AHU-3594310.AH.01.11 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015

Alamat Redaksi : Jl. Brawijaya, RT 003/RW 002, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut), Kode Pos: 95717.

Kontak Redaksi : (0434) 2621912 (HP : 085256950808)

Email : detotabuan@gmail.com

Catatan : Setiap reporter detotabuan.com dilengkapi dengan Tanda Pengenal/ID Card atau Surat Tugas yang masih berlaku. Diluar nama-nama yang tertera di halaman redaksi, bukan merupakan wartawan detotabuan.com. Apabila ada yang mengaku sebagai wartawan detotabuan.com tanpa menunjukkan ID Card, surat tugas ataupun namanya tidak tertera di halaman redaksi. Maka, segala tindakannya bukan menjadi tanggung jawab kami.

 

PT DETOTABUAN CIPTA MEDIA

Peraturan Perusahaan

Peraturan Perusahaan yang Mengatur Jenjang Karir Kewartawanan

Media Siber Detotabuan.com memiliki jenjang karir structural, Kenaikan gaji dan pangkat terkait bergantung dengan jabatan. Namun saat ini masih dalam tahap pengembangan bersama.

Berikut ini daftar urutan jenjang kewartawanan Detotabuan.com sebagai berikut: Reporter, Kepala Biro, Redaktur Pelaksana, Wakil Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Redaksi.

Seorang Reporter atau Biro dapat menerima gaji tunjangan yang berbeda tergantung dari kualifikasi dan jabatanya. Reporter atau Biro juga dibekali dengan ID Card dalam melakukan tugas peliputan dilapangan.

Seseorang yang diangkat menjadi Redaktur, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kanal berita/desk jurnalistiknya dalam membantu konsistensi dan kontinuitas redaksi dan Perusahaan Pers media online yang dijalankan.

Seseorang yang menjadi Wakil Pemimpin Redaksi atau Pemimpin Redaksi, harus mentaati perjanjian kontrak kerja dan mematuhi peraturan jenjang keredakturan sebelum memegang jabatan Wapemred dan atau Pemred. Selain itu, Wapemred dan Pemred juga diwajibkan telah lulus mengikuti Uji Kompetensi Wartawan minimal tingkat Muda.

Perusahaan media siber/online Detotabuan.com mewajibkan semua karyawan untuk memiliki dan mengguakan ID CARD Wartawan saat sedang meliput peristiwa dilapangan.

 

 

VISI DAN MISI MEDIA SIBER DETOTABUAN.COM

Visi

  • Memberikan kontribusi informasi yang berbasis konten lokal tapi berwawasan global dan mendidik
  • Menjadi media online yang terkemuka dan profesional untuk memberikan informasi berdasarkan fakta

Misi

  • Memberikan akses informasi dan wawasan pada masyarakat
  • Memberikan berita secara proporsional
  • Mengembangkan basis pengetahuan masyarakat terhadap daerah
  • Mengawal otonomi daerah
  • Memberikan informasi secara online dan berdasarkan fakta yang ada
  • Mengembangkan SDM dan teknologi informasi dengan menerapkan sistem menejemen yang berkelas
  • Menerapkan stratewgi pertumbuhan media online serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya
  • Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha dan mitra kerja secara sinergis dalam pengelolaan media online
  • Memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar

DIREKTUR UTAMA

PT . DETOTABUAN CIPTA MEDIA

SULISTIO MOKODONGAN

 

 

—————————————————–
SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN DETOTABUAN.COM
STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN
KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.
Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:
Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.