Herson Ingatkan Mitra Kerja Komisi V Soal Penggunaan Dana SILPA

0
59

DETOTABUAN.COM – Komisi V DPR RI, Senin (20/04/2020) tadi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara Virtual dengan sejumlah Mitra kerja Komisi diantaranya Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan(BNPP) dan Plt Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Rapat yang digelar mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 siang itu, membahas beberapa hal penting diantaranya terkait Realisasi Anggaran sampai bulan Maret 2020, Re-alokasi Anggaran tiga Lembaga tersebut Tahun Anggaran 2020 terkait penanganan Covid 19 dan sejumlah hal penting lainnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara,  Hi. Herson Mayulu, SIP menyatakan, bahwa Pergeseran anggaran memang bukan ranahnya Komisi V.

“Akan tetapi, bila mitra kerja menggunakan dana SiLPA, mereka harus menginformasikan lebih dulu ke Komisi V,” ujar H2M, sapaan akrabnya.

Kepala BMKG Pusat Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., P.hD ketika diberi kesempatan menjelaskan perkembangan realisasi anggaran BMKG, menyampaikan bahwa yang mereka sampaikan pada rapat ini merupakan penjelasan sebelum mendapat surat dari Kemenkeu pada tanggal 17 April 2020.

“Alokasi Anggaran BMKG Tahun 2020 sebesar Rp 3.056.259.932.000 dengan Realisasi Anggaran Rp 337.553.472.177 atau 11,04 %. Sementara SILPA hingga 3 April 2020 Rp 5.197.294.356,”  terangnya.

Alokasi anggaran saat ini tersisa 2.475.621.633.000 setelah dilakukan pemotongan 580.638.299.000 karena 2,1 Miliar dialihkan dari 5,1 Miliar SILPA untuk sarana penanggulangan Covid-19.

“Saat ini sedang dilakukan penelaahan terhadap kegiatan yang dapat ditunda sembari menunggu petunjuk teknis Kemenkeu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BNPP, Marsdya TNI. Bagus Puruhito mengatakan, untuk BNPP Alokasi Anggaran Tahun 2020 sebesar 2,25 Triliun dengan realisasi anggaran 273,41 Miliar ataun sebesar 12,13 Persen.

“Setelah pengurangan anggaran sebesar 670,48 Miliar atau 29,8%, anggaran BNPP tinggal menjadi 1,58 Triliun. Beberapa anggaran telah diusulkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) tapi belum terealisasi sehingga berdampak pada realisasi penyerapan,” ujar

Ia juga menyebut, bahwa Pengurangan anggaran yang signifikan tersebut mempengaruhi kinerja BNPP secara keseluruhan.

Senada dipaparkan Kepala BPWS Ir. Achmad Herry Marzuki, CES, ia mengungkapkan Alokasi Anggaran BPWS Tahun 2020 sebesar Rp 215.921.503.000 sementara Penyerapan anggaran Rp 6.816.753.000 atau sebesar 3,16%.

Anggaran tersebut terpotong untuk Alokasi penanganan Covid-19 sebesar 59,05 Miliar sehingga anggaran tersisa menjadi 156,87 Miliar.

Menurutnya, dengan adanya pembatasan pengadaan lahan kawasan strategis Suramadu karena Covid-19 sehingga realisasi Rp 100,92 Miliyar tertunda

“Pembangunan atau peningkatan jalan di kawasan kaki jembatan Suramadu serta di klaster Madura masih menunggu finalisasi dokumen perencanaan teknis oleh daerah untuk dilakukan lelang,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan, hendaknya PERPU dan PERPRES tidak mengabaikan UU serta setiap pergeseran yang ada harus ada persetujuan komisi V DPR.

Lasarus juga mengemukakan harapannya agar pemotongan anggaran ini tidak menghabiskan kembali anggaran internal.

“Ini bisa sebagai penguatan dalam rangka penyangga kekuatan masyarakat dalam menghadapi Covid-19,” terangnya.

Secara umum RDP Komisi V dengan Kepala BMKG, BNPP DAN BPWS belum menghasilkan kesimpulan karena angka angka anggaran yang dijelaskan oleh BMKG akan dirapatkan dengan Kemenkeu.

Namun demikian, terdapat beberapa penegasan pada rapat tersebut yang berhasil dirumuskan, diantaranya :

1. Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP agar dalam refocussing ke program padat karya tunai dan bansos untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

2. Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocussing anggaran kegiatan dan realokasi anggaran per eselon 1 dan masukan serta saran dari komisi V DPR RI menjadi pertimbangan.

3. Komisi V sepakat agar BMKG, BPWS, BNPP akan kembali menggelar pembahasan terkait hal-hal diatas.

(Tio)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.