Pemkab Bolmong Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah, Terkait Penyusunan RKPD Tahun 2022

0
48
Forum lintas perangkat daerah Tahun 2022. (Foto: Indra S. S. Ketangrejo

 

BOLMONG,DETOTABUAN.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum lintas perangkat daerah Tahun 2022. Kegiatan itu berlangsung di aula kantor Bappeda Bolmong, Rabu (24/03/2021).

Forum ini terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Menurut Kepala Bappeda Bolmong Yarlis Hatam, forum lintas perangkat daerah nantinya berlangsung dua hari sejak 24-25 Maret 2021.

Menurutnya, forum tersebut merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat melalui poko pikiran (Pokir) DPRD, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah.

Kegiatan dibuka asisten II Zainuddin Paputungan, yang dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Bolmong, seperti Sulhan Manggabarani (Golkar), Satira Manoppo (PPP), Masri Daeng Masenge (Nasdem), Febrianto Tangahu (Nasdem), Aske Iroth (Nasdem), I Wayan Gede (Nasdem), Nevi Mamonto (PKS), Lesly Lanny Kaligis (PDI-P), Syahrudin Mokoagow (PKS) dan Yansen Mokoginta (Nasdem). Selanjutnya, Jajaran pimpinan Perangkat Daerah para Kepala Dinas dan badan serta Camat se-Bolmong.

Yarlis menjelakan, ini juga untuk combine dengan Pokir DPRD melalui reses DPRD Bolmong yang telah diparipurna melalui rapat internal DPRD. “Pokir DPRD tersebut kemudian diranking melalui sistem Bappeda yang di combine dengan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan, ini rencana akhir,” kata Yarlis.

Selain itu, Yarlis mengungkapkan forum lintas perangkat daerah ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. “Pada forum ini saya minta untuk bersama – sama meneliti usulan kegiatan baik itu yang berasal dari pokir DPRD, Renja OPD ataupun hasil musrenbang tingkat kecamatan,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani SH, mengatakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini perlu disamakan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD. “Kita harus samakan persepsi agar dalam tahapan pembangunan yang menjadi skala prioritas,” ujarnya.

Tak hanya itu, forum ini merupakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan para pelaku pembangunan daerah, ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Untuk itu, melalui sarana ini Sulhan mengharapkan kepada perangkat daerah dapat memperhatikan akses dapat memperhatikan kesetaraan dan pemerataan pembangunan ditiap wilayah karena forum perangkat daerah.

“Ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah guna menentukan prioritas sehingga perlu dilakukan dengan sebaik baiknya,” harapnya. (Ind)

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.