BOLMONG,DETOTABUAN.COM— Liga sepakbola (Gala) siswa Indonesia tingkat SMP yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) ternyata punya cerita kurang mengenakkan.
Betapa tidak, tim Gala Siswa Indonesia (GSI) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang akan mewakili Provinsi Sulut ke tingkat nasional di Jakarta 27 September – 07 Oktober 2019 mendatang ternyata harus menanggung biaya sendiri.
Menurut koordinator GIS Bolmong, Subagio Manggopa, pihak LPMP Sulut selaku penyelenggara sudah menegaskan tidak memiliki dana akomodasi dan perlengkapan pemain GSI selama latihan.
Hal itu terungkap, saat pertemuan pelatih kepala GSI dengan perwakilan LPMP Sulut di Manado, Selasa (10/11) kemarin. padahal, 30 September mendatang, tim sudah akan diberangkatkan ke Jakarta.
Mirisnya lagi, Manurut Subagio, persoalan ini bukan yang pertama kali terjadi. Padahal, Bolmong sudah yang kedua kalinya menjadi utusan Sulut ke tingkat Nasional. “Sudah dua tahun ini LPMP tidak menyediakan dana untuk persiapan pusat pelatihan tim GSI. Tahun lalu juga, Bolmong yang menanggulangi dananya,” aku Manggopa dengan nada kecewa.
Biaya selama pemusatan latihan semua ditanggung Bolmong. Mulai dari konsumsi, kostum latihan, bola dan penginapan semua tidak dibiayai LPMP Sulut. Harusnya, menurut dia kegiatan tahun lalu dievaluasi agar kegiatan tersebut tidak selalu membebankan Pemerintah Kabupaten. “Kita kan bawa nama Sulut bukan Bolmong. Kostum tim saja, hanya satu set yang mereka tanggulangi, sisanya disuruh tanggulangi ke kita (Bolmong),” bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Bolmong, Rivai Mokoagow, mengatakan, Disdik Bolmong akan tetap mengupayakan akomodasi dan perlengkapan pemain selama pemusatan latihan. Hal itu dilakukan agar para pemain bisa konsentrasi berlatih. “Makan dan sebagainya akan dimintakan bantuan dari berbagai pihak,” kata Rivai.
Namun, di sisi lain dia juga berharap, agar LPMP harus proaktif. Pasalnya, GSI saat ini membawa nama Propinsi Sulut. Maka, harusnya sudah menjadi tanggungjawab Propinsi bukan lagi kabupaten. “Dana yang kita tata dalam RKA sudah digunakan pada kegiatan serupa di tingkat kabupaten,” tegasnya. (Ind)
