Pjs Bupati Boltim Ikuti Rakor EPRA Kabupaten/ Kota se- Sulut Tahun Anggaran 2024

oleh -449 Dilihat
oleh

Detotabuan.com, BOLTIM – Bertempat di Lantai III Kantor Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Proyek Strategis dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Kegiatan yang dilaksanakan Kamis, 24 Oktober 2024, dihadiri langsung Pjs Bupati Boltim Lukman Lapadengan, SE., M.Si dan sejumlah pejabat daerah yang ada di 15 Kabupaten Kota se Sulawesi Utara.

 

Dalam sambutannya, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Boltim, Lukman Lapadengan, SE, M.Si., menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rakor sekaligus mempromosikan berbagai destinasi wisata yang ada di wilayah Boltim.

Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Asisten perekonomian dan pembangunan, Tahlis Galang, S.IP., MM., yang juga Pjs Bupati Bolsel, mengungkapkan bahwa seluruh daerah di 15 Kabupaten/Kota Sulut telah memiliki Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang sesuai dengan data anggaran per 31 September 2023.

“EPRA memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan target dan anggaran yang telah disepakati. Setiap Kabupaten/Kota telah memiliki EPRA, sehingga melalui kegiatan ini kita harus saling berintegrasi dan memberikan masukan serta solusi bagi masalah yang dihadapi masing-masing daerah,” ujar Tahlis Galang.

Tahlis menyebut, data anggaran pada 30 September 2024, dimana realisasi anggaran tertinggi di Sulawesi Utara tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan total 74,15 persen.

“Realisasi anggaran provinsi se-Sulawesi Utara sudah cukup baik, dan realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebesar 74,15 persen. Saya sangat mengapresiasi capaian tersebut,” jelasnya.

Ia pun berharap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dapat selesai tepat waktu.

Menurutnya, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, pertama, penyelesaian APBD tahun 2025 harus tepat waktu agar tidak mengganggu program prioritas. Kedua, percepatan proses lelang, khususnya pada paket kegiatan konstruksi, guna memastikan proyek dapat dimulai lebih awal dan selesai tepat waktu,” tambahnya.

(Advertorial/Alfrieda Serang)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

No More Posts Available.

No more pages to load.