Detotabuan.com,BOLSEL– Pemerintah Kabupaten Bolsel terus berupaya menghadirkan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, guna mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Hal itu ditandai dengan digelarnya Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Selasa (14/01/2025).
Pasalnya, penyusunan RKPD 2026 menjadi langkah awal Pemda Bolsel untuk mewujudkan kabupaten yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaulat di berbagai sektor.
Konsultasi publik ini dibuka langsung oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi. Tujuannya adalah menjaring aspirasi, saran, dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait prioritas pembangunan tahun 2026.
Bupati Iskandar Kamaru menekankan bahwa hasil dari konsultasi ini akan dirumuskan dan dituangkan dalam berita acara.
Nantinya, hasil tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
“Hasil forum ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa konsultasi publik ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tujuannya, menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD.
“Kegiatan ini idealnya dilakukan setelah RPJMD 2025-2029 disusun. Namun, sesuai aturan, forum ini tetap harus dilaksanakan untuk memastikan keselarasan perencanaan,” tegasnya.
Mengacu pada dokumen RPJMD 2021-2026 Kabupaten Bolsel, tema pembangunan tahun 2026 adalah “Peningkatan Kedaulatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan melalui Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.”
Tema ini dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan, yaitu:
– Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.
– Peningkatan pelayanan kesehatan.
– Pemeliharaan toleransi, keagamaan, dan keamanan masyarakat.
– Pengembangan infrastruktur daerah.
– Pengembangan sektor unggulan daerah.
– Pelestarian lingkungan hidup.
– Peningkatan reformasi birokrasi.
– Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Melalui forum ini, Pemkab Bolsel berharap dokumen RKPD 2026 yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Untuk diketahui, konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti perwakilan legislatif, Forkopimda Bolsel, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, pejabat tinggi pratama Pemkab Bolsel, serta para sangadi dari seluruh desa di Bolsel. (Advetorial)
