Detotabuan.com,MANADO – Upaya memperkuat akses keuangan daerah sekaligus mendorong ekonomi syariah berbasis pangan lokal menjadi fokus pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (23/2/2026).
Dalam forum strategis itu, Bupati Iskandar Kamaru memaparkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mempercepat akses keuangan sekaligus membangun ekosistem ekonomi syariah melalui sinergi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi lintas tim strategis daerah ini dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam paparannya, Iskandar menegaskan bahwa program KDEKS di Bolsel merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia. Program tersebut diarahkan untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat.
Menurutnya, penguatan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada sektor keuangan, tetapi juga membangun ekosistem pangan daerah yang berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober 2026.
“Program KDEKS bukan sekadar penguatan ekonomi syariah, tetapi upaya nyata memastikan pangan yang aman, sehat, dan halal. Kami ingin ekosistem halal di Bolsel tumbuh kuat dari hulu hingga hilir, sehingga memberi nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ujar Iskandar.
Ia menjelaskan, Bolsel sebenarnya telah memiliki infrastruktur pendukung yang cukup, yakni empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, keterbatasan tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi menjadi tantangan serius. Saat ini, jumlah tenaga Juleha tersertifikasi baru empat orang.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat industri halal daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal.
“Tantangan ini menjadi perhatian serius kami. Sertifikasi Juleha akan terus diperluas agar industri halal berkembang dan ekonomi daerah semakin kuat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Iskandar juga menandatangani nota kesepahaman optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara pemerintah provinsi dan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo. Selain itu, turut ditandatangani MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal RPU di Bolsel.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan pembangunan daerah di Sulawesi Utara difokuskan pada prinsip kesetaraan dan pemerataan. Ia mengungkapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut kini mencapai sekitar 76,3 persen dengan tren semakin berimbang antarwilayah.
Menurutnya, Bolsel termasuk daerah yang terus menunjukkan progres positif, dengan IPM meningkat dari 69 menjadi 70,3 persen.
“Capaian ini patut disyukuri dan harus terus didorong. Daerah yang masih membutuhkan percepatan, termasuk Bolsel, menjadi prioritas penguatan program pembangunan provinsi,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, Bupati Iskandar turut didampingi tim TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Kabupaten Bolsel. Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai halal. (Tio)
