ADVERTORIAL – Diusia 1 Tahun Kepemimpinan, Bupati Bolmong Dra. Hj Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanni Ronny Tuuk (Y2) membuktikan, bahwa dibawah kepemimpinan keduanya, Kabupaten Bolmong akan mampu bersaing dengan daerah lain.
Sejak dilantik 22 Mei 2017 lalu, berbagai gebrakan telah dilakukan, diantaranya dengan melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Bupati Yasti meyakini, melalui perubahan pola pikir aparatur dan penegakan disiplin yang baik, akan mampu membawa perubahan besar untuk daerah ini.
Selain itu, Yasti-Yanni juga berhasil mendorong pengembangan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang pada pemerintahan sebelumnya sempat mengalami keterpurukan, hingga akhirnya PDAM bisa bangkit dan menjadi salah satu BUMD terbaik ditingkat nasional.
Atas keberhasilan itu, Bupati Yasti dinobatkan sebagai salah satu Top Pembina BUMD terbaik tahun 2018, yang diberikan oleh Majalah BisnisNews Indonesia dan Asia Research Center.
Yasti-Yanni juga berhasil melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur, diantaranya menggenjot pembangunan bandara Lolak yang saat ini memasuki tahap awal pembangunan landas pacu (Runaway), dengan anggaran sebesar 16,5 miliar, Peningkatan proyek pengairan benungan Pindol dengan anggaran Rp 1.2 Triliun, Pembangunan Akses Jalan Nasional di Ibukota lolak serta Pembangunan Terminal Tipe A Lolak.
Begitupun dengan sektor pertanian, berkat kemampuan lobi ke Pemerintah Pusat, Bupati Yasti mampu mendatangkan sejumlah bantuan alat pertanian untuk menunjang kebutuhan petani. Hal ini dilakukan demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bolmong.
Tak sampai disitu, satu persatu janji kampanye Yasti-Yanni juga mulai merealisasikan diantaranya pengadaan seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP, serta pemberian insentif bagi 1.276 petugas agama se Kabupaten Bolmong.
Meski demikian kata Bupati, jika ada janji maupun visi misi yang belum bisa terealisasi dalam 1 tahun pemerintahan, itu karena keterbatasan anggaran, namun semuanya itu, akan dilakukan secara bertahap, dalam kurun 5 tahun pemerintahan.
“Dalam pemerintahan pasti ada kekurangan, tetapi koreksi yang kurang baik harus disampaikan untuk diketahui, sehingga ada ukuran dan target yang harus dilakukan untuk memperbaiki kedepan,” terangnya. (ADVE/Tio)
