MINSEL,DETOTABUAN.COM – Usai reses di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra)Jumat (4/8) kemarin, Anggota Komisi XI DPR RI, Aditya Didi Moha (ADM), melanjutkan agenda kerakyatan, untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang dipusatkan di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Sabtu, (5/8) siang tadi.
Menariknya, pada reses di dua daerah ini, ADM memboyong mitra kerja komisi XI yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang diwakili Kepala Perwakilan OJK Sulut pak Elianus dan Kepala Perwakilan BI Sulut Soewardoyo.
Pada kesempatan itu, Kepala BI Perwakilan Sulut, Suwardoyo sedikit menjelaskan soal penyaluran uang baru, mengidentifikasi perbedaan uang palsu serta Program bernama PBSI (Program Sosial Bank Indonesia) untuk penigkatan ekonomi masyarakat.
Sementara, perwakilan OJK Sulut, Elianus mengingatkan masyarakat, untuk hati- hati terhadap investasi bodong, yang menawarkan investasi dengan janji- janji yang menggiurkan.
“Di gorontalo, OJK menemukan ada sebuah perusahaan yang menawarkan investasi yang menggiurkan, ini harus diwaspadai, investasi seperti ini, harus ditelusuri dulu, banyak yang tertipu, kalau menemukan adanya yang seperti itu, silahkan laporkan ke kami,” kata Elianus.
ADM menjelaskan, PBSI milik bank indonesia ini, merupakan program kerakyatan yang nantinya akan membantu masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana tempat Ibadah, PAUD serta pemberdayaan ekonomi lokal dan kreatif.
“Karena Target kami pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan tingkat kesenjangan sosial,” kata ADM.
Pada sesi tanya jawab, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat berkaitan dengan persoalan di Minsel, diantaranya, soal pembangunan infrastruktur jalan, persoalan HGU PT. Batu Kapal, pelayanan Rumah Sakit Daerah Minsel berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas pendukung.
“Segala keluhan masyarakat kami coba konfirmasikan dengan pemerintah daerah, untuk diperjuangkan di pusat,” janji ADM.
ADM juga menginformasikan kepada pemkab Minsel dan masyarakat, bahwa pada APBN Perubahan tahun 2017, Pemkab Minsel mendapatkan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 30 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur meliputi pembangunan perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.
“Minsel adalah satu-satunya daerah di minahasa raya yang mendapatkan penambahan DAK pada APBN Perubahan 2017, yang lainnya hanya pengembalian DAK yang belum terbayar pada APBN induk,” terang politisi muda partai Golkar ini.
Hadir pada reses kali ini diantaranya, pemerintah kabupaten minsel yang diwakili Kepala Kesbangpol, anggota DPRD Minsel dari Partai Golkar, Kapolsek Tenga’, Kepala Desa, perangkat dan ratusan masyarakat.
Sekedar informasi, pada periode kedua di DPR RI, ADM mendapat jabatan sebagai Sekretaris Komisi XI DPR RI. Mitra kerja Komisi XI adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Statistik, BPK, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan bukan Bank, dan Otoritas Jasa Keuangan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
(Tio)
