KOTAMOBAGU,DETOTABUAN.COM–Pemkot Kotamobagu lewat Badan Perencanaan Penelitian dan Pembanguan Daerah (Bappelitbangda) menggelar pelatihan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).
Kegiatan yang di ikuti beberapa perwakilan OPD ini, dilaksanakan di Aula Bappelitbangda Kotamobagu, Rabu (25/09) serta menghadirkan pemateri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibnu Fahri Subhan, mengatakan SEPAKAT merupakan sistem yang mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.
“Perangkat untuk melakukan diagnosis secara mandiri, untuk memperoleh solusi pengentasan kemiskinan yang tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Ibnu
Murutnya, OPD Kotamobagu dapat memanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran pembuatan kebijakan maupun pembangunan yang inklusif.
“dengan begitu otomatis proses perencanaan, penganggaran dan monitoring dapat diketahui mana program yang menjadi skala prioritas, maupun hambatan program dan berapa anggaran programnya, serta apakah sudah sesuai dengan misi dan visi Walikota, semuanya bisa dilakukan melalui SEPAKAT” ungkapnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bappenas, Muhammad Chehafudin, menyampaikan SEPAKAT merupakan satu aplikasi yang dikembangkan oleh Bappenas, tujuannya agar daerah bisa lebih fokus terhadap upaya penanganan kemiskinan.
“Kemiskinan di Kotamobagu sudah rendah yaitu sekitar 5,96 persen dibanding angka kemiskinan nasional rata-rata masih sekitar 9 persen, tetapi masih ada isu yang harus menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan salah satu contohnya sanitasi dan air Bersih,” ungkap Chehafudin.
Chehafudin menjelaskan SEPAKAT nantinya bisa membantu dianogsa, sehingga daerah bisa lebih paham dan tau apa yang menjadi permasalahan di daerah kotamobagu sehingga bisa dibuat perencaanaan yang lebih bagus untuk mengatasi permasalahan dengan cepat dan terpadu.
“Diharapkan melalui sistem SEPAKAT, belanja pemerintah daerah akan dapat menjadi lebih efektif dan efisien terkait upaya pengentasan kemiskinan,” tambah Chehafudin.
(*Ridel)
