Detotabuan.com,BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memberikan tanggapan terkait aksi demo yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Selasa (1/10).
Para demonstran memprotes keterlambatan pembayaran honor yang diklaim sudah mencapai lima bulan. Namun, Pemkab Bolmong melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) menegaskan bahwa tunggakan honor hanya satu bulan, yakni bulan September.
Kepala BKD Bolmong, Ashari Sugeha, menyatakan bahwa data yang dimiliki oleh instansinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan para demonstran. “Dari hasil pengecekan, honor yang belum dibayarkan hanyalah untuk bulan September, bukan lima bulan seperti yang diklaim. Kami terus berupaya untuk menyelesaikan pembayaran ini secepatnya,” ungkap Ashari dalam keterangannya.
Ashari juga menambahkan bahwa keterlambatan pembayaran honor bulan September disebabkan oleh beberapa faktor administratif, seperti keterlambatan pemasukan data. Namun pihaknya berkomitmen untuk segera menuntaskan masalah ini agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan P3K. “Salah satu penyebabnya hanyalah keterlibatan pemasukan data,” jelasnya.
Meskipun demikian, Pemkab Bolmong tetap menghormati hak para P3K untuk menyampaikan aspirasinya, namun mengimbau agar aksi tersebut tidak dipolitisasi.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak para P3K secara adil dan tepat waktu. Namun, kami juga meminta agar isu-isu seperti ini tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik,” tambah Ashari.
Di sisi lain, muncul dugaan bahwa aksi demo tersebut ditunggangi oleh oknum politisi yang berupaya melemahkan salah satu calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolmong. Beberapa laporan menyebutkan bahwa aksi ini sengaja diprovokasi untuk memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah yang dipimpin oleh salah satu calon petahana.
Menanggapi hal itu, Abdul Bahari Kobandaha, Juru Bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong, Limi Mokodompit dan Welty Komaling, mengaku sangat menyayangkan jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi demi kepentingan politik.
“Pasangan Limi-Welty sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang bersih dan adil. Kami berharap semua pihak bersikap bijaksana dalam menyikapi isu ini dan tidak mempolitisasi hal-hal yang dapat memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian ia meminta ASN dan P3K yang melakukan aksi demo untuk menempuh jalur resmi, seperti mengajukan surat permohonan atau audiensi dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hak-hak mereka dapat dipenuhi.
“Sebab sepengetahuan kami, hak yang belum dibayarkan, berdasarkan informasi yang kami terima, yaitu pada bulan September dan saat ini memasuki Oktober. Artinya dua bulan yang belum sempat direalisasikan,” ujarnya.
Kata Ali, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah ASN dan P3K sebagai bentuk penyampaian pendapat terkait hak-hak yang belum dibayarkan harus dihormati. Karena setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, ia percaya bahwa dialog yang konstruktif adalah jalan terbaik untuk mencapai solusi dibanding melakukan aksi demonstrasi. Apalagi ASN dan P3K adalah pelayan publik.
“Sehingga kami mengajak semua pihak agar tidak membangun narasi menyalahkan paslon yang diusung PDI Perjuangan dengan mengaitkan bahwa permasalahan ini menjadi tanggungjawab Pj Bupati Bolmong sebelumnya. Jadi, kami luruskan bahwa tidak ada permasalahan hak P3K yang tidak dibayarkan di masa kepemimpinan Pj Bupati Bolmong Dr Ir Limi Mokodompit MM,” tambahnya.
Jangan membangun narasi yang subjektif agar peryataan tidak salah alamat. Hak P3K dan ASN di jaman Pj Limi Mokodompit memimpin, tidak ada permasalahan. Semua sudah dibayarkan.
“Kami berharap agar aksi demonstrasi ini tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Aksi ini akan menjadi baik jika murni menjadi gerakan moral dalam menuntut hak P3K dan tidak ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Tempuh langkah yang beretika dan beradab jika menyampaikan pendapat karena baik ASN maupun P3K adalah bagian dari wibawa pemerintah daerah ditengah masyarakat,” terangnya.
Ali juga menegaskan, bahwa pasangan Limi-Welty berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan para P3K dan seluruh masyarakat Bolmong.
“Kami percaya, kesejahteraan para pegawai dan seluruh masyarakat adalah prioritas. Oleh karena itu, jika ada hak yang belum terpenuhi, kami mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikannya sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. ***
