BOLMONG,DETOTABUAN– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) agar mengevaluasi kembali dana kapitasi serta data para penerima iuaran BPJS Kesehatan, sebab dari berbagai laporan masyarakat, banyak Kepala Keluarga (KK) yang sudah terdata akan tetapi setiap bulan masih dibebani iuran BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai pernyataan Ketua Komisi III Masri Daeng Masenge.
“Selama pembahasan yang dilakukan, kurun waktu tiga kali pembahasan, instansi kesehatan ini tidak bisa menunjukan anggaran dana kapitasi dan data iuran BPJS,” ungkap Daeng Masenge, Rabu (24/08).
Daeng Masenge mengatakan, apa yang menjadi tuntutan Komisi III selaku mitra kerja agar bisa dipenuhi, mengingat data-data tersebut akan di cek kebenaran penyalurannya.
“Data BPJS Kesehatan itu dari APBD 2015 karena itu, kami dari komisi III sebagai penyambung aspirasi rakyat akan memperjuangkan agar jangan ada penyalagunaan,” jelasnya.
Ditambahkanya, BPJS adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat sehingga jangan sampai program pemerintah ini justru tidak maksimal menyentuh masyarakat kecil.
“Jelas-jelas ada penyimpangan jika data BPJS tidak diverifikasi dan diserahkan pada kami, jangan sampai ada apa-apanya, soalnya saya menerima laporan beberapa warga, warga yang didata justru setiap bulan masih harus membayar iuran lagi. Kami juga akan kroscek ke lapangan sebab itu sudah di anggarkan,” tegasnya (Tr-02/eds)
