BOLMONG, DETOTABUAN.COM – Komisi satu DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diawal tahun 2022 ini, perdana lakukan rapat kerja dengan eksekutif Pemerintah Bolmong. Rapat kerja tersebut, digelar diruang Komisi, Senin, (7/2/2022).
Dipimpin oleh Ketua Komisi satu I Ketut Sukadi, anggota Hi Ramono, Syahruddin Mokoagow, Masri Daeng Masenge dan I Wayan Gede. Sedangkan dari perangkat daerah yakni Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Irlansyah Mokodompit, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Abdussalam Bonde, Kadis Polisi Pamong Praja (PolPP) Zulfadly Binol, serta jajaran staf ketiga dinas tersebut.
Rapat kerja itu bertujuan dalam rangka telah dilaksanakannya hajatan demokrasi tingkat desa yakni pemilihan kepala desa atau Sangadi secara serentak di 96 desa kabupaten Bolmong, yang telah selesai.
Menurut Ketua Komisi satu DPRD Bolmong I Ketut Sukadi, rapat kerja ini DPRD ingin tau tahapan pelaksanaan yang telah berlangsung sekarang ini.
“Usai pilsang secara serentak 3 February lalu. Tahapan saat ini apa? Apakah ada gugatan dari calon yang kalah atau tidak. Selanjutnya kapan pelantikan calon Sangadi yang terpilih,” tanya Sukadi, yang juga turut dibenarkan Anggota DPRD Masri Daeng Masenge dan I Wayan Gede.
Sementara anggota Komisi satu DPRD I Wayan Gede, mempertanyakan kepada PolPP terkait penanganan keamanan selama pelaksanaan Pilsang serentak yang lalu.
“Jika ada kurang dan kendala perlu diperjuangkan oleh DPRD segera sampaikan ke kami selaku lembaga pengawas, penyerap Aspirasi dan legislasi agar kedepan kami bisa dorong agar diperhatikan,” kata Wayan.
Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi Masri Daeng Masenge mengatakan terkait di dinas catatan sipil dan kependudukan untuk pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir dan lain – lain. Ini masih ada keluhan dari masyarakat, kiranya kedepan bisa diperbaiki sistem pelayanan tersebut agar masyarakat tidak ada keluhan lagi.
“Ada masyarakat yang sudah jauh – jauh datang rugi waktu dan uang tapi kepentingan mereka tidak tuntas balik lagi ke Capil dihari berikutnya. Sistem pelayanan seperti ini kami harap Capil dapat dirubah,” tegas Masri.
Apalagi Kata Masri, Kadis yang baru ia yakin punya inovatif dan program kedepan dalam perubahan sistem pelayanan.
“Capil ini penting sebab semua kepentingan masyarakat ada disitu. Saya harap tahun ini minimal 90 persen masyarakat Bolmong sudah punya KTP. Sebab pemilu 2024 sesuai aturan untuk gunakan hak pilihnya harus ada KTP. Tidak lagi pakai surat keterangan atau suket dari pemerintah,” terangnya.
Ketiga pimpinan perangkat daerah eksekutif Bolmong, langsung diberikan kesempatan oleh Ketua Komisi satu I Ketut Sukadi, untuk menanggapi.
Pertama diberikan kesempatan, Kepala Dinas PolPP Zulfadly Binol menyampaikan terkait pelaksanaan Pilsang serentak lalu, telah berjalan aman dan tertib meski ada sedikit masalah di wilayah dan itupun secepatnya ditangani oleh aparat gabungan.
Ia mengatakan, meski kekurangan personil PolPP tapi tugas dalam penanganan dan pelayanan keamanan baik pimpinan daerah secara berjenjang berjalan dengan baik.
“Untuk saat ini kami sendiri sudah merancang draf usulan nanti ke DPRD terkait peraturan daerah (perda) tentang keamanan dan ketertiban (Trantib),” ungkap Binol.
Bahkan program kerja kedepan, akan ada MOU dengan kabupaten kota yang berdekatan dengan Bolmong. Soal nanti kerja sama adanya permintaan Damkar jika terjadi kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan daerah tetangga.
“Ini penting sebab kami masih kekurangan mobil damkar agar penanganannya cepat teratasi,” ujar Binol.
Selain itu, Kadis Capil Irlansyah Mokodompit mengatakan untuk pelayanan kedepan akan ada program turun diwilayah yang dilakukan secara bergilir untuk pelayanan KTP dan lain – lain.
“Ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan KTP dan lain – lain. Tinggal waktu dan kapan kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kominfo soal jaringan internet,” singkatnya.
Kesempatan terakhir, Kadis PMD Abdussalam Bonde mengungkapkan, pelaksanaan Pilsang berjalan sukses dan baik. Ia berkata, saat ini sudah selesai tahap penerimaan laporan atau gugatan calon yang kalah di 96 desa.
“Laporan yang masuk hanya satu desa yakni desa Mopusi dengan selisih satu suara. Ini selama 30 hari kedepan kami akan kaji dan putuskan. Kami akan lakukan pelantikan secara serentak kecuali sudah tidak ada lagi masalah,” tandasnya.
Ketua KNPI Bolmong tersebut, menegaskan jika tidak ada masalah lagi sesuai dengan tahapan pelantikan Sangadi terpilih secara serentak di gelar pada bulan Maret depan.
“Tanggal atau waktunya kapan itu yang belum ditentukan atau diputuskan. Masih akan dituntaskan dulu laporan satu desa yang masuk tersebut,” kata Bonde.
Perlu diketahui, diwaktu yang sama juga Komisi Tiga DPRD Bolmong menggelar rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja. Rapat tersebut dipimpin oleh Koordinator Komisi Sulhan Manggabarani, yang juga Wakil Ketua DPRD Bolmong.
Dibahas Program kerja mitra kerja untuk tahun 2022 ini yang akan direalisasikan. (*).
