BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar Debat publik, calon Bupati dan wakil Bupati Bolmong 2017, yang dilaksanakan di Gedung Bagas Raya Yadika, Desa Kopandakan 2 Kecamatan Lolayan, Selasa (24/01) tadi.
KPUD Bolmong sendiri membatasi masing- masing pasangan calon, dengan hanya membawa 75 orang pendukung dan tim pemenangan ke dalam gedung. Sementara, untuk masyarakat umum, KPUD menyiapkan 500 tempat untuk tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, LSM, dan pemilih pemula.
Debat kandidat perdana ini, Ridwan Lasabuda dipercaya sebagai moderator dengan tiga orang panelis masing- masing Fitri Mamonto, Abdurachman Konoras, dan Ferry Liando, debat dibagi dalam empat segmen. Yakni, penyampaian dan penjabaran visi misi pasangan calon, pertanyaan dari panelis, tanya jawab antar pasangan calon dan pernyataan penutup dari pasangan calon.
Setelah menyampaikan visi dan misi, pasangan calon menerima 6 pertanyaan dari panelis, yang pertama soal pemerintahan yang bersih. Yasti menjelaskan pemerintahan yang bersih itu sangat tergantung pada leadership. “Selain itu manejerial skill aparatur dan transparansi. Responsif pemerintah yang peka terhadap kebutuhan warga serta tidak ada diskriminasi antar wilayah dalam pembangunan,” kata Yasti.
Salihi sendiri berpendapat bahwa untuk mewujudkan pemerintahan bersih, salah satunya adalah dengan menempatkan, pejabat yang berkompeten sesuai disiplin ilmu.
Sementara itu, soal konflik antar pasangan kepala daerah (Kada) yang biasa terjadi setelah terpilih, Yasti mengaku akan membuat konsensus, pakta integritas, membagi peran bersama Wakil Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
Salihi mengaku peran itu telah dilakoninya pada pemerintahan sebelumnya, ketika ia menjabat sebagai Bupati Bolmong periode sebelumnya. “Pengalaman lima tahun lalu, sering ada gesekan tapi bisa kita jalani. Sebab, saya yang merasa lebih tua selalu berprinsip mengayomi,” ujar Salihi.
Adapun upaya agar kasus jual beli jabatan seperti yang menjerat Bupati Klaten tidak terjadi di Bolmong, Salihi mengatakan pihaknya berkomitmen menghindari apa-apa yang tidak diinginkan warga apalagi melakukan tindakan melawan hukum.
Sementara Yasti menjawab bahwa agar tidak terjadi jual beli jabatan, maka yang harus dilakukan yakni pembinaan karir aparatur sipil Negara (ASN) serta mendidik ASN dengan manejerial skil. “Serta paling penting menjalankan seleksi terbuka pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor:5 Tahun 2014 (UU No:5/2016) Tentang ASN,” jelas Yasti.
Adapun kedua calon Wakil Bupati masing-masing Yanny Ronny Tuuk dan Jefri Tumelap menjawab pertanyaan soal komitmen mencegah ancaman pencemaran merkuri di sepanjang Sungai Ongkag, sungai terpanjang di Sulawesi Utara (Sulut), Yanny berpendapat ancaman merkuri penting diseriusi.
Jika terpilih sebagai Wakil Bupati mendampingi Yasti, mereka akan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penegakan aturan. “Pemerintah harus mengambil peran penting di sini. Penambangan tanpa izin penting diatur agar mengikuti regulasi guna mencegah ancaman merkuri,” katanya.
Sementara Jefri Tumelap berpendapat, pencemaran sungai sangat berdampak pada warga di hilir. “Solusinya kita harus membangun bantaran Sungai Ongkag,” ujarnya.
Soal politik uang, Yanny menjelaskan bahwa jika itu terjadi maka substansi demokrasi tidak tercapai, sasaran Pilkada yang beradab, beradat dan bermartabat tidak tercapai. “Makanya saat kampanye dialogis, yang kita lakukan menjelaskan kepada warga agar memilih kandidat terbaik. Jika ada tim pemenangan yang terlibat, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang,” paparnya.
Salihi mengatakan setelah menandatangani pakta integritas soal Pilkada beradab, beradat dan bermartabat di Mapolres Bolmong, mulai saat itu SBM-Jitu menjalankan aturan yang ada. “Dalam penegakannya kami berharap adanya kerjasama dari semua pihak, sementara untuk penegakan kita serahkan kepada petugas kepolisian,” katanya.
Saat saling lempar pertanyaan, yang paling menarik ketika Yasti mempertanyakan soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka Kemiskinan dan Pengangguran di Kabupaten Bolmong. Yasti mengatakan, bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM, angka pengangguran dan angka kemiskinan di Bolmong menempati urutan paling buncit dari 15 Kabupaten/Kota di Sulut.
Calon Bupati nomor urut 2, Hi. Salihi B Mokodongan, menepis pernyataan Yasti. Menurut Salihi, sejak ia dan Yanny Tuuk dilantik pada tahun 2011 lalu, IPM di bolmong memang berada di posisi paling buncit, namun kesuksesan berbagai program yang telah mereka jalankan, mampu mendongkrak IPM Bolmong hingga berada di peringkat 12 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Sulut.
Begitupun dengan angka pengangguran dan kemiskinan serta angka kematian ibu hamil terus mengalami penurunan, dibanding ketika ia dan Yanny Tuuk baru dilantik tahun 2011 lalu.
“Mungkin data yang mereka pegang keliru, karena berdasarkan data yang kami kantongi dari Statistika Pemprov Sulut, IPM Bolmong mengalami peningkatan sejak saya dan Pak Yanny memimpin, dari angka 63 menjadi 65,8 persen pada tahun 2014, begitu pula dengan angka pengangguran dan kemiskinan di Bolmong terus mengalami penurunan dengan masuknya sejumlah investor,” kata Salihi, sembari memperlihatkan data Statistik dari Biro Pemprov Sulut.
Sebagai informasi, usai kegiatan debat perdana ini, KPUD Bolmong kembali akan menggelar debat publik sebanyak dua kali, yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 dan tanggal 7 Februari 2017 mendatang.
(MT/Tio)
