BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Dorongan Munaslub sekaligus pergantian DR. Oesman Sapta Odang (OSO) dari posisi Ketua Umum Partai Hanura, mendapat reaksi keras dari jajaran pengurus Hanura di daerah. Salah satunya disampaikan Loyalis OSO sekaligus Plt. Ketua Hanura Bolmong, M. Firasat Mokodompit, SE.
Ia menegaskan, keputusan mengganti OSO, dari posisi Ketua Umum adalah tindakan makar dan inkonstitusional, terlebih merekayasa permintaan Munaslub dari 40O-an DPC dan 27 DPW, tidak penuhi azas prosedural sebagaimana AD/ART Partai Hanura.
“Mekanisme pengambilan keputusan terkait usulan atau hal Prinsip penggantian Ketum dan atau Permintaan Munaslub, harus didasarkan pada keputusan prinsip kolektif kolegial dan harus melalui Pleno diperluas, jika itu tidak dilakukan dan hanya kemauan segelintir Ketua dan Sekretaris, maka itu adalah tindakan makar, Inkonstitusional serta improsedural yang melanggar AD/ART partai,” tegasnya.
Firasat bahkan mengutuk keras tindakan yang dilakukan Sekjen dan kawan-kawan. Pasalnya kata dia, OSO adalah produk Munaslub dan dalam Rapimnas Bali, telah di legitimasi, bahkan forum telah memberi mandat restrukturisasi pengurus pusat maupun DPW dan DPC untuk menghadapi pemilu 2019.
Lantas kata dia, kenapa setelah OSO lakukan pembenahan, justru di jegal dengan tindakan Inkonstitusional. Terlebih diduga dengan sengaja membangun stigma OSO arogan dan menyelewengkan keuangan partai.
Harus diakui kata Firasat, selama penetapan calon Kada yang bertarung dalam Pilkada 171 daerah dan 7 Provinsi, tidak pernah terdengar permainan mahar pilitik ataupun membebani Calon.
Ia justru menduga, kebijakan ini tercium kelompok Sekjen Cs (Diduga pemain lama) yang selalu mengedepankan Mahar Politik namun tidak memiliki ruang untuk bermain untuk kepentingan pribadi.
“Mau dikemanakan Hanura ini ? Apakah membiarkan para aventurir politik gerogoti kepemimpinan OSO. Sebaiknya para pelaku Inkonstitusional ini di amputasi agar tidak menjalar ke tubuh loyalis yang masih konsisten membesarkan Partai Hanura,” ujarnya lagi.
Terkait hal itu, ia meminta Pak Wiranto selaku pendiri dan Ketua Dewan Pembina, agar tidak terbawa dengan Manuver Sekjen Cs.
“Masa depan Hanura ada ditangan OSO dan para loyalis yang tidak mau partai Hanura ini hancur. Terlalu besar Resikonya hadapi Pilkada, Pileg dan Pilpres 2019, saat energi Hanura di kulminasikan untuk menang dan raup suara maksimal dalam Pileg dan pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019,” terang dia.
Selain itu, ia juga meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan menengahi persoalan ini. “Jika benar Pak Wiranto sudah tau akan ada Kudeta dan lakukan pembiaran pada proses itu, maka Jokowi harus tegur Wiranto, karena Hanura sudah menjadi Asset Nasional dimana sejak awal dukung Jokowi kembali dipilih sebagai Presiden RI 2019-2024,” terangnya.
“Kepada seluruh pengurus DPC dan DPD Hanura se-Indonesia, untuk dapat merapatkan barisan mendukung OSO tetap sebagai Ketum, serta melawan Sekjen (Non Aktif) yang diduga lakukan tindakan makar politik untuk hancurkan Hanura,” pungkasnya.
(Tio)
