BOLMONG, DETOTABUAN.COM – Berdasarkan surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan (Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dan instruksi Kemendagri Dalam Rakor Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait Pilkada 2024. Hal ini membuat Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit, melakukan penandatanganan (Teken) NPHD bersama KPU dan Bawaslu Bolmong di ruangan kerja Kantor Bupati, lantai 3 Senin (20/11/2023).
Acara penandatanganan tersebut, turut dihadiri Forkopimda, Kepala Badan Kesbangpol Cris Kamasaan, sebagai pelaksana dan pihak penyelenggara pilkada Komisioner KPU dan Bawaslu Bolmong lengkap hadir masing – masing ketua dan anggota. Selain itu dihadiri juga anggota Bawaslu provinsi Sulawesi Utara Ewin Umbola.
Limi mengatakan penandatanganan NPHD ini dalam rangka menindaklanjuti intruksi Mendagri Tito Karnavian, dalam mensukseskan pilkada tahun 2024 mendatang.
“Alhamdulillah hari ini sudah selesai penandatanganan NPHD,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Cris Kamasaan, mengaku NPHD untuk KPU sebesar Rp 42,6 miliar dan Bawaslu Rp 15,3 Miliar. Adapun total dana hibah yang disepakati bersama, 40 persen berasal dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
“Untuk APBD – perubahan 2023 KPU Rp 5,5 miliar dan Bawaslu Bolmong Rp 2,5 miliar. 40 persen sampai Februari 2024,” ungkapnya.
Penandatanganan NPHD ini, kata dia sesuai hasil kesepakatan bersama KPU, Bawaslu dan Pemkab Bolmong.
“Alhamdulillah penandatanganan NPHD berjalan lancar,” tandas Cris.
Sementara itu, Ketua KPU kabupaten Bolmong Afif Zuhri memberikan apresiasi kepada Pemkab Bolmong karena telah melaksanakan penandatanganan NPHD Pilkada serentak di 2024 mendatang.
Ini kata Afif, bentuk perhatian dan dukungan kita bersama dalam mensukseskan pilkada tahun 2024 mendatang di Bolmong.
“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kesbangol yang telah menyiapkan seluruh proses pelaksanaan penandatanganan NPHD pada hari ini,” ucapnya.
Hal yang sama juga dikatakan, Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit, bahwasanya penggunaan dana hibah ini masih tunggu perpu tentang tahapan pilkada.
“Kalo belum ada tahapan tentu dana ini belum bisa digunakan. Saya tentu kesempatan ini mengapresiasi atas penandatanganan NPHD Pilkada serentak di 2024. Ini tanggungjawab kita bersama dalam mensukseskan pilkada di Bolmong,” tutupnya. (Yono).
