BOLMONG,DETOTABUAN.COM – DPRD Kabupaten Bolmong Kamis (11/8) kemarin, mulai melakukan pembahasan bersama mitra kerja, terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Pemkab Bolmong dan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2015.
Pada pembahasan awal, Komisi III langsung memanggil dua instansi yang paling banyak mengalami Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yaitu Dinas Pendidikan (Diknas) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten Bolmong.
Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Masri Daeng Masenge mengatakan, dari hasil pembahasan bersama mitra kerja tersebut, tak menutup kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi, terlebih kepada instansi yang mengalami banyak temuan.
“Usai pembahasan bersama mitra kerja nantinya kami akan melakukan rapat internal, tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi tegas bagi SKPD yang banyak temuan, hal ini untuk perbaikan opini pengelolaan keuangan kedepan,” ujar Masenge,
Meski demikian kata Masenge, sanksi tersebut masih akan dibicarakan lagi dengan seluruh anggota Komisi III, apakah dalam bentuk pemangkasan anggaran atau usulan pencopotan.
“Tak menutup kemungkinan Komisi III akan mengeluarkan rekomendasi pencopotan, tergantung jabatan siapa yang melekat, bisa jadi Kepala Dinas-nya, Sekretaris Dinas, atau bisa juga PPTK, kita lihat nanti,” pungkas Politisi PAN itu. (Tio)
