BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Untuk mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (2/06/2016) tadi, Bagian Adimintrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan sosialisasi Pengarusutamaan Gender.
Kegiatan ini dibuka Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Drs. Ashari Sugeha.
Bupati dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Drs. Ashari Sugeha Menyampaikan diera globalisasi saat ini berbagai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku Pembangunan.
Dimana pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan masih belum optimal bila dibandingkan dengan kaum laki-laki.
Ashari Sugeha Mengatakan, saat ini pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.
Ashari menambahkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah satu dari program Millenium Development Goal’s atau tujuan Pembangunan di era millenium.
Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Drs. Ahmad Jani Mamonto dalam laporannya mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah.
Dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pentingnya mengintegrasikan pengalaman, Aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan dan Penganggarannya.
Diketahui, kegiatan ini ikuti oleh seluruh SKPD dilingkup Pemkab Bolmong dengan Pemateri Sekretaris Daerah Drs. Ashari Sugeha, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Djek Damopolii, Asisten Administrasi Umum Dra. Hj. Ulfa Paputungan. (ADV/Tio)
Dimana pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan masih belum optimal bila dibandingkan dengan kaum laki-laki.
Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Drs. Ahmad Jani Mamonto dalam laporannya mengatakan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah.
