BOLMONG, DETOTABUAN.COM – Pada rapat paripurna Penetapan LKPJ Bupati oleh DPRD Bolmong, Kamis (28/4/2022) ada pemandangan yang menarik pada internal DPRD Bolmong.
Salah satu anggota fraksi PKS DPRD Bolmong Saidin Mokoginta, tiba – tiba diakhir rapat paripurna memberikan intrupsi ke pimpinan DPRD Bolmong terkait menyoroti internal DPRD Bolmong.
Anggota DPRD atau legislatif (Aleg) Bolmong malas masuk kantor dan jarang ikuti rapat paripurna DPRD.
Selain itu, ia secara terang – terangan menyoroti kinerja badan kehormatan (BK) DPRD Bolmong, yang dinahkodai oleh Ketua BK Fonie Popy Pandeirot, yang kurang tegas dalam menyikapi para anggota DPRD Bolmong yang malas masuk kantor.
“Kita dipilih oleh rakyat, digaji oleh negara untuk mengabdi ke daerah. Jangan kita pertonton pada rakyat yang tidak baik. Apalagi makan gaji buta tanpa kerja, saya lihat kalo tugas luar semuanya hadir tapi agenda seperti ini diabaikan,” kata pensiunan Polri tersebut.
Bahkan kata Saidin, pada agenda rapat paripurna seperti ini berapa kali ditunda hanya karena belum memenuhi qourum. ” Ini pimpinan perlu ada teguran kepada BK untuk memberikan teguran keras kepada anggota DPRD yang malas ikuti rapat paripurna seperti ini. Ini waktunya molor lagi dari jam 10.00 nanti mulai siang menjelang sholat Ashar,” pintahnya.
Ia pun mencontohkan, pada rapat paripurna saat ini banyak kursi anggota yang kosong. Bayangkan dari 30 anggota DPRD hanya 17 anggota, bahkan ini pun Sekretariat DPRD telfon untuk dipaksa hadir agar memenuhi qourum.
“Saya minta media publikasi nama – nama anggota DPRD Bolmong yang jarang masuk kantor agar rakyat tau mana wakil rakyat yang peduli terhadap pembangunan daerah,” pintah Saidin.
Sentilan politisi PKS ini, langsung mendapat aplaus dari para anggota DPRD, dan OPD Pemkab Bolmong yang hadir.
Ini ia paksa sampaikan sebab kejadian seperti ini bukan hanya satu kali terjadi tapi setiap rapat paripurna sekretariat sibuk hubungi anggota DPRD padahal ini tugas kita.
Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menegaskan, hal ini menjadi persoalan di internal. Dia menyarankan agar persoalan tersebut dikembalikan ke masing-masing fraksi.
“Tentu ini menjadi persoalan internal. Disarankan, agar dikembalikan ke masing-masing fraksi,” singkat Welty tanggapi permintaan anggota DPRD Bolmong Saidin Mokoginta. (Yono/*).
