Detotabuan.com,BOLMONG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) resmi melantik Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang terbagi dalam dua gelombang yakni tanggal 3 dan 4 November 2024 dengan total 419 anggota PTPS tersebar di 15 kecamatan se-Bolmong.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bolmong, Radikal Mokodompit, SE yang juga PIC perekrutan menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tahapan Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Serentak 2024, sebanyak 419 PTPS adalah bagian dari jajaran pengawas Bawaslu yang nantinya bekerja di TPS untuk memastikan pelaksanaan proses pengawasan pungut hitung suara bisa berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
“Ini menjaga hak pilih, mengawal hak suara yang sudah digunakan oleh pemilih dalam kontestasi pemililihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmong,” imbuhnya.
Radikal berharap, pengawas ini dapat menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, menjaga integritas, serta profesional, Pungkasnya.
Sementara itu Neila Montolalu, Amd.S., Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Bolmong menyebut, bahwa proses seleksi anggota PTPS dilakukan dengan terbuka untuk umum serta melalui proses penjaringan oleh Panwascam setempat guna memastikan mereka yang terpilih memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik.
“Kami (Bawaslu) telah memberikan pembekalan, bagi para pengawas ini agar mereka siap menghadapi berbagai tugas sebagai pengawas TPS dan tantangan di lapangan,” ujarnya.
Senada, Akim E. Mokoagow, S.IP, menyampaikan bahwa nanti PTPS, selain mengawasi secara langsung meraka harus memahami Penggunaan Aplikasi Siwaslih (Sistem Pengawasan Pemilihan) juga sebagai Alat Kerja laporan cepat berbasis aplikasi, dengan menggunakan aplikasi tersebut kita dapat menjaga suara secara utuh yang telah digunakan pemilih.
Dirinya berharap dengan hadirnya 419 PTPS di seluruh kecamatan proses pengawasan dapat berjalan lebih demokratis, adil, dan jujur serta lebih maksimal.
“betul kita (Bawaslu) sangat optimis proses pengawasan dan mencegah pelanggaran selama Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan lebih maksimal”, tutup Koordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas itu.
Turut hadir dalam pelantikan adalah TNI, Polri, Camat, Tokoh Agama, dan PPK di kecamatan setempat.***
