BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Polemik tidak ditandatanganinya Ranperda APBD 2018 oleh ketua DPRD Bolmong Welty Komaling terus bergulir.
Beberapa pihak bahkan menuding, Welty melakukan penyanderaan APBD, yang berpotensi menghambat kinerja Bupati dan Wakil Bupati Dra. Hj Yasti Soepredjo Mokoagow dan Yanny R Tuuk, STh.
Menanggapi hal itu, Welty meminta masyarakat untuk tidak tergiring dengan opini yang berkembang. Sebagai kader PDIP, justru ia hanya mau melindungi kepala daerah yang notabene diusung PDIP.
“Jangan salah menilai, justru saya mau menyelamatkan Bupati dan Wakil Bupati, dari ulah oknum-oknum yang diduga punya kepentingan lain, karena jika saya tandatangani dan terjadi sesuatu dikemudian hari, konsekuensinya saya dan bupati yang berhadapan dengan hukum,” kata Welty, saat menghubungi detotabuan.com via seluler, Sabtu (1/12) tadi.
Menurut Welty, apa yang ia lakukan hari ini, semata hanya ingin mendudukkan proses pembahasan APBD, pada rel yang sebenarnya.
“Apa saya salah? saya hanya ingin mendudukkan persoalan ini di rel yang sebenarnya, agar nantinya, sesuai dengan ketentuan penyusunan APBD yang sesungguhnya, yang saya lakukan ini semata demi dan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
(**)
