Detotabuan.com, Boltara — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Gorontalo, dihadiri jajaran perangkat daerah, pimpinan Puskesmas, RSUD, serta unsur pengawas internal pemerintah.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin mengatakan,rakor ini menjadi agenda strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel.
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati.Senin (15/12/2025)
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bupati, sektor kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, penguatan Puskesmas dan RSUD harus menjadi prioritas bersama, baik dari sisi layanan medis, infrastruktur, maupun tata kelola keuangan.
“Penguatan Puskesmas dan RSUD tidak cukup hanya dari sisi medis dan sarana prasarana, tetapi juga harus didukung tata kelola keuangan yang profesional dan adaptif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sirajudin menjelaskan bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan unit layanan kesehatan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.
“Pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan ruang fleksibilitas yang sangat dibutuhkan Puskesmas dan RSUD untuk merespons kebutuhan riil masyarakat secara cepat dan tepat,” katanya.
Namun demikian, Bupati mengingatkan bahwa fleksibilitas belanja BLUD bukanlah kebebasan tanpa batas. Fleksibilitas tersebut harus dijalankan secara tertib, disiplin, dan bertanggung jawab, dengan orientasi utama pada peningkatan mutu layanan kesehatan.
“Fleksibilitas belanja BLUD bukan berarti kebebasan tanpa batas. Semua harus dijalankan secara tertib, disiplin, dan bertanggung jawab,” tegas Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD yang realistis, berbasis kebutuhan pelayanan, serta selaras dengan target kinerja dan kemampuan keuangan.
“RBA BLUD harus disusun secara realistis, berbasis kebutuhan pelayanan, dan selaras dengan target kinerja serta kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Bupati juga menugaskan BPKPD, Dinas Kesehatan, serta APIP untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLUD.
“Saya meminta BPKPD, Dinas Kesehatan, dan APIP untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar fleksibilitas pengelolaan keuangan tidak menimbulkan risiko tata kelola,” katanya.
Sejalan itu, Bupati Sirajudin juga mendorong percepatan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi keuangan di seluruh Puskesmas dan RSUD di Boltara. Ia meminta agar seluruh penerimaan jasa pelayanan dilakukan secara non-tunai serta dilaporkan secara tertib dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.
“Seluruh Puskesmas dan RSUD harus mulai menerapkan transaksi non-tunai dan menyusun laporan keuangan yang tertib, tepat waktu, dan terintegrasi,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bupati Sirajudin berharap rakor ini dapat membangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional, khususnya pada unit pelayanan kesehatan.
“Dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel namun tetap akuntabel serta didukung digitalisasi, saya optimistis Puskesmas dan RSUD di Boltara akan semakin profesional, transparan, dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat,” pungkasnya.
