BOLMUT,DETOTABUAN.COM – Jelang Pilkada Bolmut 2018-2023, tensi politik di daerah itu mulai memanas, baru-baru ini dua kandidat bakal calon Bupati yaitu mantan Bupati Hamdan Datunsolang (HD) dan Bupati Depri Pontoh (DP) terlibat ‘perang terbuka’.
Persoalan ini berawal saat HD menghadiri salah satu hajatan di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna. Mantan Bupati ini menuding, pemerintahan DP-SYAH saat ini amburadul, sontak saja pernyataan itu mendapat tanggapan keras dari DP.
“Saya dengar sendiri rekaman suara pak Hamdan yang menuding pemerintahan saat ini amburadul. Sehingga itu, saya perlu meluruskan kembali apa yang disampaikan beliau (HD) di Desa Minanga Kecamatan Bintauna baru-baru ini, itu tidak benar,” ujar DP saat menghadiri hajatan di Desa Keimanga Kecamatan Bolang Itang Barat, Minggu (19/11) kemarin.
DP mengaku siap menerima kritikan, asalkan apa yang disampaikan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya.
“Perlu saya perjelas kembali, bahwa pengelolaan keuangan yang buruk itu, bukan sekarang tapi dulu semasa kepemimpinan pak Hamdan. Sebab, posisi saya waktu itu adalah Wakil Bupati,” kata papa Adit, akrab ia disapa.
Depri juga mengungkap kebobrokan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan HD yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut mulai tahun 2008 hingga 2012.
“Perlu kita ketahui bersama, tahun 2008 Kabupaten Bolmut mendapat opini Disclaimer, 2009 WDP, tahun 2010 TW atau tidak wajar, kemudian tahun 2011 dan 2012 Disclaimer lagi. Kemudian ketika saya menjadi Bupati, saya dan pak Wakil Bupati berkomitmen untuk merubah kondisi buruk yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selama tiga tahun berturut-turut Kabupaten Bolmut mendapat opini WDP dari BPK RI dan nanti pada tahun keempat kepemimpinan saya dan pak wabup (2016) apa yang kita harapkan bersama akhirnya terwujud. Sejarah pun mencatat bahwa Kabupaten Bolmut memperoleh opini terbaik dari auditor yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap politisi PPP ini.
Mantan Bupati Bolmut, Hamdan Datunsolang memberikan klarifikasi terkait ucapannya beberapa waktu lalu. Menurutnya, apa yang ia sampaikan saat menghadiri hajatan di Desa Minanga bukanlah pendapat pribadi, namun hanya meneruskan ucapan salah satu auditor BPK RI, saat bertemu di Manado.
“Jadi apa yang saya sampaikan itu, hanya meneruskan ucapan dari salah satu auditor BPK, ketika bertemu dalam salah satu acara di manado, bukan pendapat saya secara pribadi,” terangnya, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Selasa tadi malam.
Pun demikian kata HD, jika DP menyebut pemerintahannya waktu itu (HD-DP) amburadul, maka itu sama saja dengan membuka aibnya sendiri.
“Coba saya tanya kalian (wartawan.red), waktu itu yang bersangkutan apa (DP), wakil Bupati kan? Nah kalau pemerintahan kami waktu itu dia katakan amburadul, berarti fungsi Pengawasannya sebagai Wakil Bupati yang tidak jalan dan saya mempunyai data semua, karena waktu itu saya sebagai Bupati dan dia Wakil Bupati,” kata Hamdan.
(Penulis : Amor)
