BOLMUT,DETOTABUAN.COM – Kejari Bolmut mulai mencium adanya aroma Pungli dalam Pengurusan hak kepemilikan tanah melalui jalur proyek nasional agraria (Prona) di Kabupaten Bolmut.
Padahal, pengurusan sertifikat Prona merupakan program gratis dari pemerintah.
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan oleh oknum sangadi, maka kami tidak akan tinggal diam, apa lagi kalau ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban pungutan liar (Pungli) oknum sangadi,” kata Kepala Kejari Boroko Andi Suharlis SH. MH melalui Kasie Intel Robertho Sohilait, SH, MH.
Ia menegaskan, Pungli adalah perbuatan melanggar hukum, terkait hal itu, ia meminta masyarakat untuk melapor ke pihak penegak hukum baik Polisi, Kejari atau Cyber Pungli jika menemukan ada kebijakan desa seperti itu.
“Meski dengan alasan apapun, itu tidak dibenarkan,” kata dia.
(Amor).
