BOLMUT,DETOTABUAN.COM – Masyarakat Desa Tombulang Timur, Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengeluhkan terkait Lokasi prioritas (LOKPRI) dan ambulance yang berada di puskesmas Buko.
Pasalnya, meski Kecamatan Pinogaluman ditetapkan sebagai Lokpri, namun hingga hari ini, beberapa hal yang seharusnya dipriotaskan tidak pernah terwujud.
“Jangan kita hanya ditetapkan sebagai Lokpri tapi selama ini belum ada satupun bukti fisik dari Lokpri yang dimaksud,” kata salah satu warga Tombulang Timur, Mas’ut Umar dihadapan para anggota DPRD Dapil I saat reses Rabu (22/02/2023) kemarin.
Selain itu Mas’ut, juga menyampaikan terkait kondisi ambulance yang ada di puskesmas Buko Dimana, meski sudah berganti – ganti Kapus, namun sampai hari ini ambulance yang berada di puskesmas Buko belum juga diganti.
“Saya pernah ikut bersama keluarga pasien yang di rujuk ke provinsi Gorontalo, itu seperti orang yang tinggal di pohon bulu (Bambu.red), bocor dari atas sampai bawah,” keluhnya.
Ia berharap tahun ini, anggota DPRD Dapil I bisa memperjuangkan kepada pemerintah daerah, terkait pengadaan Ambulance di puskesmas Buko minimal 2 unit.
Sementara itu ketua rombongan reses Saiful ambarak menyampaikan, memang lokasi prioritas (Lokpri) ini sudah di tetapkan sejak dua tahun lalu.
Politisi partai golkar ini meminta kepada camat Pinogaluman agar menyiapkan dokumen dokumen yang telah di usulkan pada tahun 2020.
“Segera di bawah ke kantor perbatasan wilayah manado bersama semua perwakilan komisi DPRD sehingga dapat di ketahui titik mana yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, persoalan ini harus ditelusuri siapa tau ada angarannya tapi Ditaruh di daerah lain. “Kok bisa sudah dua tahun tidak pernah mendapatkan apa apa,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi 1 Juladin Bolota menyarankan, terkait usulan mobil ambulance sebaiknya melalui aplikasi krisna, karena letak DAU ada di aplikasi Krisna.
“Kemarin juga sudah kami sampaikan ada tiga hal, pertana tentang mobil ambulance di antaranya dua mobil jenazah dan satu mobil operasional, namun sampai hari ini memang belum terealisasi,”
“Jika itu tidak ada, maka kami akan terus memperjuangkannya bersama sama dengan pemerintah daerah, karena ini demi kemaslahatan orang banyak,” pungkasnya.
(Ipul)
