ADVERTORIAL – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolmut Suriansyah Korompot. SH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (21/02/2018) tadi.
Rakor tersebut dibuka Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey. Dalam sambutan Olly menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang telah menaruh perhatian besar untuk Sulut dengan menjadikan daerah nyiur melambai sebagai salah satu daerah tujuan dan tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi.
“Kesempatan ini jadi momentum menyatukan visi dan mensinergikan Pemerintahan dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota agar bisa lebih baik ke depannya dengan memiliki budaya anti korupsi” Kata Olly.
Olly juga menambahkan bahwa Keberadaan KPK di Sulut tentu menjadi motivasi bagi penyelenggara negara untuk makin berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas setiap hari, termasuk berkarya tanpa korupsi.
Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan yang hadir dalam Rakor ini menyampaikan bahwa Rakor yang diluncurkan di Sulut dilengkapi dengan pendampingan terhadap 15 Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi. Hal Ini merupakan komitmen bersama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulut.
KPK RI melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan selalu mengamati seluruh Pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih yang mewakili Mendagri mengapresiasi KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dirinya optimis agenda itu mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. 
“Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih. Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK,” ungkapnya.
Plt Bupati Bolmut Suriansyah Korompot berharap, hasil kerjasama ini sekaligus dapat memantapkan tindak lanjut implementasi program pemberantasan korupsi do kabupaten bolmut.
“Dengan pola ini, KPK juga akan lebih mudah mengawasi penyimpangan yang terjadi di daerah. Artinya apabila sudah diperingatkan untuk dibenahi namun tidak dilakukan, upaya represif penindakan bisa dilakukan,” kata Bupati.
Acara ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan 10 komitmen pemberantasan korupsi di Sulut oleh Gubernur Sulut, Ketua DPRD Andrei Angouw, Kajati Mangihut Sinaga, SH, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito beserta para Bupati dan Wali Kota se Sulawesi Utara. (ADV/Amor)
