Detotabuan.com,BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi memulai tahapan audit rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting yang dipimpin langsung Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (6/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Komplek Perkantoran Panango itu menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Bolsel.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat datang kepada tim auditor BPK yang kembali melaksanakan tugas di daerah tersebut.
“Selamat datang kembali di Kabupaten Bolsel. Kami berharap seluruh proses pemeriksaan ini berjalan lancar hingga selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Deddy.
Ia menjelaskan, setelah pemerintah daerah menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, tahapan selanjutnya adalah audit rinci yang menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja keuangan daerah.
Menurutnya, seluruh pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 telah diselesaikan, sehingga pemerintah daerah siap menjalani proses pemeriksaan secara terbuka.
“Kami menyadari mungkin masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dari BPK sebagai bagian dari proses perbaikan ke depan,” tambahnya.
Wabup Deddy juga menegaskan pentingnya kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran audit. Ia meminta agar seluruh OPD bersikap responsif dan tidak menunda permintaan data dari tim pemeriksa.
“Saya minta OPD tetap berada di tempat dan tidak menunda waktu dalam merespons kebutuhan data. Ini penting agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulut, Erlangga Patikawa, menjelaskan bahwa audit rinci merupakan kewajiban bagi setiap daerah yang telah menyerahkan laporan keuangannya.
Ia menyebutkan, pemeriksaan di Bolsel dijadwalkan berlangsung selama empat minggu dua hari, dengan tahapan yang telah disusun secara sistematis.
“Pada minggu ketiga dan keempat, kami akan menyampaikan catatan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD,” ungkap Erlangga.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi intensif selama proses audit berlangsung. Selain itu, Erlangga mengingatkan agar seluruh interaksi antara auditor dan pihak pemerintah daerah dilakukan secara resmi di lingkungan kantor pemerintahan, sesuai kode etik yang berlaku.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memberikan penilaian opini terhadap laporan keuangan daerah, termasuk peluang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Adapun agenda pemeriksaan lapangan oleh tim BPK dijadwalkan mulai efektif pada Selasa (7/4/2026), sehari setelah pelaksanaan Entry Meeting.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel. Acara ditutup dengan penyerahan surat tugas dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada Wakil Bupati sebagai tanda dimulainya proses audit secara resmi.
Dengan dimulainya pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Bolsel diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
