BOLSEL,DETOTABUAN.COM – Bupati H Iskandar Kamaru SPt didampingi Wabup Deddy Abdul Hamid membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolsel Tahun 2022 yang digelar di Obyek Wisata Mangrove Desa Transpatoa Kecamatan Helumo, Senin (29/03/2021) tadi.
Dalam arahannya, Bupati menyebut penyusunan RKPD tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana RKPD tahun 2022 disusun secara ‘paralel’ bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2021-2026.
“RKPD 2022, disusun berdasarkan orientasi proses melalui pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Juga, dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah,” ujar Bupati.
Lanjut Bupati, musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan, dalam rangka membahas rancangan RKPD dan merupakan sarana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung, mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
Bupati mengingatkan bahwa permasalahan pembangunan Kabupaten Bolsel yang dihadapi, berkaitan dengan isu-isu strategis antara lain, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, disparitas wilayah, infrastruktur, indeks pembangunan manusia, angka pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, energi , peningkatan kemampuan daya saing koperasi, UMKM dan industri, kerjasama daerah, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
“Kesemuanya ini harus mampu dijawab dan dituntaskan dengan program/kegiatan yang benar-benar bersentuhan langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada. Untuk itu, para kepala perangkat daerah agar lebih serius dan benar-benar mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam menyusun program/kegiatan yang benar-benar memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah,” lanjutnya.
Sambung Bupati, tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolsel, dalam RKPD 2022 sudah diselaraskan dengan tema RKP dan prioritas nasional yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dengan 7 prioritas Nasional serta proritas pembangunan Provinsi Sulut.
Karenanya, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolsel adalah “Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui penguatan ketahanan sosial, ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktur” dengan menitikberatkan 5 prioritas daerah.
“Lima prioritas tersebut diantaranya Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan, Menurunkan angka kemiskinan, Meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan pangan, Meningkatkan sektor UMKM dan Peningkatan pembangunan infrastuktur berbasis lingkungan,” sebutnya.
Akhirnya, Bupati berharap ada masukan dan saran serta kritik membangun untuk penyempurnaan RKPD Kabupaten Bolsel tahun 2022, untuk mewujudkan Kabupaten Bolsel yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gotong royong yang berdasarkan Pancasila.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokambey yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Abdullah Mokoginta SH, MSi dalam sambutan mendorong agar penyusunan RKPD Kabupaten Bolsel, mampu menetapkan indikator makro dan variabel-variabel pembangunan yang tepat supaya pembangunan daerah akan terarah.
“Diharapkan ini nantinya akan berimplikasi pada kemajuan Kabupaten Bolsel yang seterusnya akan menopang capaian visi pembangunan Provinsi Sulut tahun 2021-2026 menuju “Sulut Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik,” ujar Abdullah.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan infrastruktur berbasis masyarakat, berupa instalasi air bersih dan alat-alat berat dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Bolsel yang diterima langsung oleh Bupati H. Iskandar Kamaru SPt.
Turut hadir Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bolsel, Sekda Marzanzius A. Ohy SSTP, unsur Muspida, Kepala BPS Bolmong Jasni Makalunsenge, M.Si, Kabid Pemerintahan Sosbud Bappeda Prov Feibe Rondonuwu, Kakan Kemenag, Ketua Pengadilan Agama, para Asisten Sekda, para pimpinan perangkat daerah, serta tokoh-tokoh masyarakat. (**)
