JAKARTA,DETOTABUAN.COM – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BMKG, BNPP dan Badan Pelaksana (Bapel) BPWS, dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senin (22/06/2020).
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hi. Herson Mayulu, SIP menyoroti tiga hal, yang pertama soal kebutuhan dan rencana anggaran yang direncanakan oleh BMKG dan BNPP.
Menurutnya, BMKG perlu bersyukur karena pagu kebutuhan anggaran yang diminta sebesar Rp.3 Triliun lebih, pagu indikatifnya masih mencapai 2,8 Triliun lebih. Sementara BNPP, dari kebutuhan 4 Triliun, pagu indikatif yang disepakati pemerintah hanya dikisaran 2 Triliun.
“Melihat postur pagu indikatif BNPP tersebut, saya berharap tahun depan Indonesia jauh dari bencana karena anggaran yang dipersiapkan untuk mengantisipasinya jauh dari harapan,” ujar H2M, sapaan akrabnya.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Komisi V itu juga mengemukakan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun berjalan yang makin membaik, sembari berharap dengan pemberlakuan New Normal diakhir tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4 sampai 5%.
Selanjutnya, soal Bapel BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura), H2M meminta agar keberadaan badan ini dievaluasi dan kalau perlu dibubarkan saja. Anggarannya terlalu sedikit, hanya 1,56 miliar, terkesan tidak serius, sementara tugas-tugas yang dilakukan oleh BPWS, kegiatannya sudah ada di Kementerian PUPR.
Ia mencontohkan, seperti Pembebasan lahan, air bersih, pengembangan SDM, merupakan tugas-tugas yang sudah berjalan dan tidak spesifik. Bisa diserahkan kepada Gubernur dan kepada Bupati-Bupatinya.
Secara keseluruhan Rapat Dengar Pendapat yang membahas Pendahuluan RKA dan RKP BMKG, BNPP dan BPWS menghasilkan beberapa kesimpulan/Keputusan, diantaranya ;
1. Komisi V memahami paparan tentang pagu indikatif Badan Meteorology, klimatologi dan geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Badan Pelaksana Badan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Bapel-BPWS) sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional tertanggal 8 Mei
i 2020 tentang Pagu Indikatif belanja K/L Tahun anggaran 2021 serta hasil Trilateral Meeting.
Selanjutnya Komisi V bersama dengan 3 lembaga tersebut akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2021 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.
2. Komisi V DPR RI akan berkonsultasi dengan kementerian PUPR diwaktu yang akan datang terkait dengan Bapel-BPWS.
(Tim Media Center H2M)
