BOLSEL,DETOTABUAN.COM – Pemerintah Kabupaten Bolsel melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan kegiatan Desk Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, Rabu (24/03/2021) tadi.
Kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari itu (24 hingga 26 Maret 2021), dilaksanakan di kantor Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Panango.
Kepala Bappelitbangda Bolsel, Harifin Matulu, S.Pd., M.AP., mengatakan, pelaksanaan desk dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 ini, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi serta program prioritas daerah Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada tahun 2020.
Selain itu kata Matulu, ini juga untuk mendukung kualitas dokumen yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan setelah sehari sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen sesuai amanat Permendagri 86 tahun 2017.
“Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini, menjadi media pembentukan komitmen seluruh OPD yang selaras dengan visi dan misi Bupati, serta program prioritas daerah juga sasaran pembangunan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja bagi tiap OPD,” ucapnya.
Diketahui, dalam acara tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Bolsel mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah untuk mengisi capaian indikator kinerja dari setiap aspek, sasaran dan fokus pada prioritas menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah disesuaikan dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Masing-masing OPD memaparkan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, selain itu desk ini juga diharapkan menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah, juga untuk menyesuaikan indikator kinerja kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. (**)
