BOLMONG,DETOTABUAN.COM— Ujian Nasional (UN) tahun 2020 resmi ditiadakan. Kebijakan tak adanya UN ini mulai dari sekolah maupun madrasah pada tingkat dasar (SD/MI), menengah pertama (SMP/MTS) maupun tingkat menengah atas (MA/SMA).
“Iya, UN ditiadakan untuk tingkat SMA atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), SMP atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan SD atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI),” kata Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020) kemarin, seperti dialansir dari tirto.id.
Fadjroel mengatakan keputusan peniadaan UN 2020 adalah bagian dari sistem respon pandemi Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Selain itu, peniadaan UN juga sejalan dengan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Karena itu dia berharap peniadaan UN diikuti dengan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi virus. “Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah,” kata Fadjroel.
Keputusan Jokowi itu tentunya sejalan dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR RI bahwa pelaksanaan UN 2020 harus ditiadakan.
Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran Covid-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. “Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN,” ungkap Rachman.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Abdul Rivai Mokoagow mengatakan, pihaknya tentu merujuk pada surat edaran dari Kemendikbud. Termasuk dibatalkannya UN tahun ini. “Kita di Bolmong juga merujuk pada Surat edaran dari Kementrian, termasuk pembatalan UN,” Kata Rivai, Rabu (25/03/2020).
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 kata Rivai akan segera ditindaklanjuti. “Iya kita harus tindak lanjuti guna memutus mata rantai penyebaran virus yang telah meresahakan berbagai negara di dunia itu,” tuturnya. (Ind)
Berikut point dalam surat edaran Kemendikbud:
- Ujian Nasional (UN):
- UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan;
- Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka keikutsertaan UN tidak
menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang
Iebih tinggi;
- Dengan dibatalkannya UN Tahun 2O2O maka proses penyetaraan bagi
lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan
ditentukan kemudian.
- Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh
dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna
bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian
kurikulum untuk kenaikan kelas maupun keluiusan;
- Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan
hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
- Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi
antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk
mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah;
- Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik
yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
3 Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
- Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan
siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum
terbitnya surat edaran inii
- Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan
prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau
bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
- Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang
bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum
secara menyeluruh;
- Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan
nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah
yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai
berikut:
1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan
nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester
gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai
tambahan niiai kelulusan;
2l kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan
Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat ditentukan berdasarkan
nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan
kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / sederajat ‘
ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan,
portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai
semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai
tambahan nilai kelulusan.
Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang
mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah
dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
- Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam
bentuk portofoiio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya,
penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
- Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk
mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu
mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB
yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran
Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua
secara {isik di sekolah;
- PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester
terakhir; dan/ atau
2l prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;
- Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang
memerlukan mekanisme PPDB daring.
Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasionai Pendidikan
dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah
termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-
19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan
masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran
daring/jarak jauh.
