BOLMONG,DETOTABUAN.COM— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akhirnya merilis 21 Instansi di lingkup Pemkab Bolmong, yang memiliki persoalan, aset tetap bermasalah, yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.
Dalam rilis yang disampaikan lewat Inspektorat Daerah, tahun aset yang menjadi temuan itu ada yang sudah beberapa tahun kebelakang. Bahkan, ada yang tahun aset bermasalahnya dari tahun 2002 silam.
Data ini dipublis jelang batas waktu perbaikan 60 hari dari BPK atas opini Disclaimer yang disandang Pemkab Bolmong pada pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun 2018.
Kepala Kantor Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengungkapkan, hingga rekapitulasi bulan Juni 2019 lalu, terdapat total Rp403 miliar lebih jumlah temuan aset yang dirangkum dari 21 instansi tersebut.
“Ini langkah pertama. Data yang dipublis ini tercatat sejak tahun 2002 silam. Kali ini kita publis tanpa melihat siapa orangnya maupun instansinya,” ungkap Rio, Senin (15/7).
Dia menerangkan, soal aset inilah yang menjadi faktor utama Pemkab Bolmong mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau Disclaimer dari BPK Perwakilan Sulut, yang diumumkan 29 Mei 2019 lalu, bersama dengan kabupaten/kota lainnya se-Sulut.
Ditegaskan, pihaknya sudah cukup mentolelir dengan memberikan waktu kepada masing-masing Instansi atau orang per orang yang menguasai aset untuk mengembalikan, namun tidak ada sambutan yang baik ke pihaknya. “Kita sudah berupaya. Sudah diberikan peringatan, tapi tidak ditanggapi dengan baik,” ucapnya. (Ind)
Rekapitulasi Temuan Aset SKPD per Juni 2019:
Nama SKPD Jlh Temuan Aset Tahun Bermasalah
1. Dinas Pendidikan Rp156.273.247.261 2002 s/d 2017
2. Dinas Kesehatan Rp15.497.719.411 2005 s/d 2017
3. Dinas PUPR Rp179.258.727.663 2009 s/d 2017
4. Dinas Pertanian Rp6.212.711.240 2009 s/d 2017
5. Bagian Umum Rp898.543.702 2002 s/d 2017
6. Dinas PP dan KB Rp159.752.000 2009
7. Disperindag dan ESDM Rp1.243.427.918 2007, 2014 dan 2015
8. Dinas Perhubungan Rp2.423.843.000 2007 dan 2015
9. Dinas Perikanan Rp806.569.700 2007 s/d 2010 dan Rp1.269.730.000 2009 s/d 2017
10. Sekretariat DPRD Rp1.226.408.500 2007 dan 2015
11. BPMD Rp340.484.007 2008 dan 2009
12. RSUD Bolmong Rp4.072.730.040 2007
13. BPBD Rp32.429.709.591 2014 s/d 2017
14. Dinas Pariwisata Rp873.854.800 2002 dan 2006
15. Dinas Catatan Sipil Rp187.000.000 2007
16. Dinas Perkebunan Rp22.226.866 2003
17. Dispora Rp1.000.000 2009
18. Dinas Lingkungan Hidup Rp250.000.000 2009
19. Kecamatan Bolaang Rp250.000.000 2003
20. BKPP Rp27.256.000 2013
21. Badan Keuangan Daerah Rp10.450.000 2013
Total Rp403.735.391.699
(Sumber: Inspektorat Bolmong)
