KOTAMOBAGU,DETOTABUAN.COM-15 Desa di Kotamobagu hingga saat ini belum melakukan proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun anggaran 2023.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kotamobagu melalui Kabid Pembangunan, Keuangan dan Aset Desa, Fahrin Ambaru, dengan adanya kebijakan refocusing yang mengharuskan Pemerintah Desa (Pemdes) kembali melakukan penyesuaian terhadap APBDes tahun anggaran 2023 sebelum ADD tahap II dicairkan.
“Untuk ADD tahap II masih dalam proses karena ada kebijakan refocusing, sehingga saat ini Pemdes harus merubah penjabaran APBDes untuk disesuaikan kembali. Prioritas program yang ditangguhkan lebih kepada kegiatan fisik dalam RPJMDes maupun RKP yang insyaallah bisa dimasukan kembali dalam anggaran perubahan maupun anggaran tahun depan,” ucap Fahrin kepada Awak Media saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/07/2023)
Lanjutnya, Terkait dengan refocusing ADD sudah melalui rapat yang digelar Dinas PMD bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, para Camat, Sangadi (kepala desa, red) dan Ketua-ketua BPD di 15 desa se-kotamobagu.
“Besaran anggaran yang di refocusing, 10 persen dari pagu ADD induk sebesar Rp 38 miliar dan pada prinsipnya seluruh sangadi dan unsur BPD menerima kebijakan ini lewat rapat yang digelar beberapa waktu lalu,ditengah kebijakan refocusing ADD, tahun ini pemerintah pusat berencana kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk tambahan Dana Desa (DD) bagi desa di Indonesia yang memenuhi sejumlah indikator penilaian,”ujarnya
Informasi yang kami terima anggarannya turun sekitar bulan Agustus tahun ini dan untuk mendapatkan alokasi anggaran ini desa harus memenuhi sejumlah indikator penilaian.
“Diantaranya tepat waktu dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan, penyaluran BLT, penetapan dokumen perencanaan hingga realisasi dan data transaksi harian. Mudah-mudahan 15 desa di Kotamobagu bisa memenuhi semua indikatornya agar bisa menerima tambahan anggaran ini,” pungkasnya.
(Ludin)
