BOLMONG,DETOTABUAN.COM– Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020 bergulir. Berbagai strategi dipersiapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam menjalankan tugas pengawasan, demi tercapainya hasil Pemilu yang berkwalitas.
Seluruh anggota Bawaslu, Panwaslu Kecamatan hingga, Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Bolmong, dipersiapkan dengan matang dalam menjalankan tugas pengawasan di tahapan Pilgub Sulut 2020.
Buktinya, Selasa, (08/09/2020), seluruh anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bolmong kembali dibekali dengan berbagai materi terkait pengawasan Pemilu. Rapat kerja (Raker) itu berlangsung di Kedai Nafisa, Kecamatan Lolak.
Bawaslu mengahadirkan narasumber masing-masing Alumni Universitas Islam Nusantara Ray Rangkuti dan Jerry Sumampow, yang merupakan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI Indonesia).
Pelaksanaan Pilkada merupakan mandat dari demokrasi demi mengembalikan hak politik dari setiap individu, dan bila di pandang dari sisi rakyat, mereka dapat mampu menentukan pilihan mereka sendiri seperti sekarang.
“Memang ada begitu banyak masalah terkait dengan demokrasi Indonesia yang saat ini banyak terjadi, tapi sebagai penyelenggara pemilihan kita harus berpikir bagaimana ke depan, kita dapat memperbaiki segala sesuatunya tentang demokrasi,” kata Sumampow.
Pada kenyataannya kata dia, Pemilu yang kita miliki belumlah selesai dan masih banyak mengalami persoalan-persoalan baru. Meski menurutnya, arah dan jalannya sudah betul, barometernya adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara pilkada punya budi kebangsaan untuk memperbaikinya.
“Transisi demokrasi di mana-mana memang punya resiko ada penolakan sosial berpolitik yang sering kali tidak mendukung, misalnya pada pemilihan pada tahun 1998 bila dibandingkan dengan negara-negara lain, justru Indonesia jauh lebih hebat dan diakui secara internasional,” jelasnya, sembari menjelaskan ada soal paling penting bagi peran Panwas Kecamatan dalam demokrasi termasuk dalam Pilkada yakni soal kesadaran moral dan etika.
Sementara itu, Ray Rangkuti memberi pemahaman bagaimana menseriusi penanganan Covid-19 ditengah jalannya proses Pilkada. Bahwa pilkada yang baik dan benar adalah Pilkada stabil, sehat masyarakatnya, dan demokrasinya juga.
Oleh karena perlu diawasi agar tidak terpapar covid19 ketika semua penyelenggara pemilihan kepala daerah tidak mengalami sakit atau tertular covid-19. “Iya, Panwaslu kecamatan bukan hanya menjadi pejuang demokrasi tapi harus juga menjadi pejuang kesehatan bagi masyarakat,” pinta Rangkuti.
Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya kita selaku penyelenggara pilkada tidak mengorbankan masyarakat demi pilkada tapi yang harus dilakukan adalah pilkada jalan terus berdasarkan amanat konstitusi dan undang-unadang,oleh sebab itu kesehatan masyarakat kita harus terjaga.
“Panwaslu kecamatan harus ekstra hati-hati karena selalu bersentuhan dengan banyak orang, perlihatkan kepada masyarakat bagaimana tatacara menjalani pelaksanaan pilkada sesuai dengan protoko covid-19,” tegas Rangkuti.
Tak hanya itu, demi tercapainya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ditempat yang sama, tepat Jumat, (11/09/2020), Bawaslu Kabupaten Bolmong menggandeng seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bolmong.
Kegiatan itu melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bolmong, TNI, Polri, KPU, Ormas, Parpol, Sangadi, dan Masyarakat. Hal ini bertujuan supaya sinergitas antara Bawaslu dan stakeholder terus terjaga, apalagi pelaksanaan Pemilu di Sulut tak lama lagi berlangsung. Serta bertujuan tercapainya pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Menurut Komisioner Bawaslu Bolmong Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Pangkerego, sebuah pesta demokrasi tanpa campur tangan dari semua pihak adalah non sense.
“Bagaimana mewariskan demokrasi yang sehat, menciptakan sebuah Pemilu yang betul-betul bisa dipercaya. Hari ini di Bolmong, kita harus menciptakan demorasi yang menjadi bagian dari sejarah kita. Sehingga Bawaslu begitu antusias tentang bagaimana menegakkan keadilan di dalam Pemilu kita,” katanya.
Selain itu dirinya juga berharap dalam tahapan Pilgub yang tak lama lagi diselenggarakan ini, adanya sinkronisasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Komisi Pemilihan Umum. “Selain itu juga Penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) harus tertib, sehingga kwalitas Pemilu kita benar-benar terpercaya,” ucapnya.
Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Bolmong Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Jerry S. Mokoolang berharap, kiranya seluruh stakeholder yang hadir dapat memberikan pendidikan juga kepada masyarkat yang ada agar mereka dapat memahami aktivitas kepemiluan yang berintegritas tanpa terlibat money politik (politik uang) yang dapat menjurus kepada tindak pidana pemilu.
“Keutamaan dalam pencegahan pelanggaran pemilu adalah dalam diri kita masing-masing, oleh karena itu pentingnya soliditas agar penyelenggaraan Pemilu dapat sukses,” imbuhnya.
Tak hanya itu, dia juga berharap kegiatan ini bisa menghasilkan output terkait dengan kesiapan Bolmong dalam menghadapi tahapan masa kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 nanti.
“Sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan ormas supaya ikut serta dalam mengawal pesta demokrasi ini. Sama-sama kita awasi sehingga kita bisa menikmati hasil Pemilu yang betul-betul berkwalitas,” ujarnya.
Pimpinan Bawaslu Bolmong Divisi SDM, Data dan Informasi Erni Mokiginta menuturkan, sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang Bawaslu lakukan merupakan tolak ukur untuk memodali anggota Bawaslu dalam menghadapi persiapan pengawasan tahapan Pilgub Tahun 2020 ini.
Dimana kualitas SDM dan kapabilitas penyelenggara pemilihan harus tetap di tingkatkan. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan wajib menambah wawasan dan wajib mencari semua informasi mengenai masalah – masalah yang timbul akibat perbedaan persepsi di masyarakat apalagi soal Pemilu. “Panwaslu Kecamatan dan PKD merupakan dasar acuan suksesnya Pilgub 2020 nanti,” imbuh erni.
Dirinya berharap bahwa seluruh jajaran Bawaslu maupun para pihak yang terkait supaya tetap menjaga soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas kerja masing-masing demi mencapai Pemilu yang berdaulat dan sukses.
Dalam kegiatan itu, Afif Zuhri Komisioner KPU Bolmong Divisi Perencanaan, dan Data, dalam kesempatannya sebagai narasumber mengatakan bahwa, pemutakhiran data pemilih masih tetap berada pada proses perbaikan nama-nama yang belum terdata.
Selanjutnya setiap data-data yang dilaporkan kepada KPU dan nanti akan di rampung termasuk tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memasukan data dari masyarakat yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah menikah.
Pemutakhiran data yang berbentuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) kami masih membutuhkan organ-organ dari berbagai pihak ketika adanya masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih sementara supaya dapat dilaporkan langsung kepada PPK, PPS, atau KPU. “Harapannya, Pemilu berjalan dengan lancar sesuai tahapan, dan pasrtisipasi masyarakat bisa meningkat,” tutupnya. (Ind)
