BOLMONG,DETOTABUAN.COM – Kwalitas Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) terus menjadi fokus perhatian. Memaksimalkan hal itu, Bunda PAUD di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan sosialisasi Peran bunda paud tentang implementasi penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik Integratif (Paud HI).
Kegiatan itu digelar di ruangan rapat ke asistenan lantai dua Kantor Bupati Bolmong, Selasa, (14/09/2021). Dibuka Asisten 1 Deker Rompas, dihadiri Ketua Gugus tugas Paud Bolmong Renty Mokoginta yang juga Kepalan Dinas Pendidikan Bolmong. Ketua Himpaudi Bolmong Hj Hetty Mokoginta Dg Masenge SKM, dan Kepala Bidang Paud Rusni Mokoagow.
Kesempatan itu juga, dihadiri Intansi terkait seperti perwakilan Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Bappeda, Dinas Kominfo, Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB serta peserta Bunda Paud dari Kecamatan dan perwakilan lima bunda paud di desa.
Kepala Bidang Paud, Rusni Mokoagow Spd mengatakan, kegiatan sosialisasi ini digelar secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, disebabkan Bolmong hari ini masih level 4 Covid-19.
“Jadi terundang dalam kegiatan ini hanya bunda Paud kecamatan dihadiri oleh ibu camat jika camatnya laki laki, dan perwakilan lima bunda desa di Bolmong bila kepala desa nya laki – laki. Tentu yang jadi bunda Paud desa istrinya,” kata Rusni.
Dia menambahkan, bunda PAUD desa yang mewakili 202 desa dan kelurahan itu yakni bunda paud desa Nonapan, Mopait, Pusian, Bilalang 4 dan desa Pangi ini perwakilan bunda paud desa. “Yang hadir juga fasilitator Paud Bolmong Mardin Manangin,” ungkap Rusni.
Menurutnya, salah satu program pemerintah pusat melalui peraturan presiden nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini Holistik Integratif. Dan ditindak lanjuti oleh peraturan Bupati nomor 22 tahun 2021 tentang pengembangan anak usia dini ditingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan.
Untuk Bolmong sendiri kata Rusni beberapa desa sudah berjalan dengan baik meski ada juga desa yang belum menjalankan aturan tersebut. “Pemerintah desa jangan lagi ragu menganggarkan program paud ini sebab dasar aturannya jelas pusat sampai daerah, bahkan lima desa yang terundang saat ini merupakan contoh desa yang telah menganggarkan pembangunan Paud melalui dana desa (DD),” terang Rusni.
Lanjutnya, honor tenaga guru Paud dan biaya operasional Paud bisa dianggarkan dalam DD. “Kami berharap meski ditengah Pandemi Covid-19, desa bisa memperhatikan program Paud ini yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan presiden, dan jalankan oleh daerah melalui peraturan gubernur dan kabupaten melalui Bupati,” ulas Rusni.
Sementar itu, Ketua Gugus Tugas Paud Holistik Integratif Bolmong Renty Mokoginta menyampaikan, kegiatan hari ini sangat penting karena akan ditindaklanjuti terkait interfensi pemerintah kecamatan, dan terutama pemerintah desa yang memiliki Paud di desa tersebut.
“Jadi setiap kegiatan Paud ini kami teruskan laporkan ke kementerian Pendidikan dan ini sudah berlangsung sebulan,” kata Renty.
Kata Renty, pendidikan anak usia dini penting untuk dilakukan di desa, karena demi memberikan pembelajaran anak dari usia 0-6 tahun untuk mendapatkan pembelajaran sesuai dengan karakter anak itu setelah masuk di sekolah dasar (SD) dan di tahap sekolah selanjutnya.
“Sebenarnya yang akan diundang seluruh bunda Paud di 202 desa dan kelurahan di Bolmong. Namun karena Bolmong masih pada level 4 terkait Covid-19 sehingga peserta dibatasi,” ujar Renty.
Bahkan nantiny kata Renty, saat turun di wilayah pasti terundang para bunda paud yang ada diwilayah tersebut. Pasti akan ada lagi pembatasan seperti kegiatan sosialisasi pada saat ini.
Disisi lain, Asisten satu Deker Rompas saat membuka kegiatan itu menyampaikan, bagi desa dan kelurahan di Bolmong untuk mengalokasikan anggaran melalui dana desa untuk pembangunan sekolah Paud, bila belum ada.
“Saya berharap pemerintah desa untuk kiranya mengalokasikan dana desa baik gedung, sarana dan prasarana lainnya karena ini jelas diatur melalui peraturan presiden dan dikabupaten ditindaklanjuti peraturan bupati,” kata Deker.
Ini juga lanjut dia, wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak – anak usia dini, apalagi saat ini banyak program yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.
Bahkan ini sangat berkaitan dengan stunting. Sebab, anak usia dini ini rawan dengan kondisinya, gizinya, dan bagimana perhatian kita selaku pemerintah melalui Penyelenggara – penyelenggara dilapangan para bunda Paud.
“Jadi kalau dikecamatan melekat bunda paud istri camat, di desa istri kepala desa atau sangadi. Kenapa demikian, agar kegiatan terlaksana secara integrasi. Mengertinya jika bunda paud adalah istri sangadi pasti program akan berjalan dengan baik,” ungkap Deker dalam sambutannya.
Ini tentu dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini, kalo gedungnya sudah ada lalu operasionalnya tidak dianggarkan maka pasti Paud tersebut tidak akan jalan.
Lanjutnya, para Sangadi di Bolmong tidak perlu ragu, karena peraturan bupati nomor 22 tahun 2021 merupakan bagian dari dasar hukum untuk melaksanakan hal – hal kegiatan yang ada dilapangan. Terpenting adalah komunikasi dan koordinasi sasaran bunda yang ada di kecamatan dan bunda di desa, itu sangat dibutuhkan.
Pemateri Ketua Himpunan Paud Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) kabupaten Bolmong Ny Hj Hetty Daeng Masenge SKM, mengatakan Paud ini perlu ada dukungan dari pemerintah kecamatan, terutama di desa dan kelurahan.
Katanya, kelompok bermain atau Paud ini berusia 0-4 tahun dengan metode pembelajaran 90 persen di didik untuk bagimana cara bermain dengan baik. Sedangkan yang memasuki taman kanak – kanak anak yang berusia 5 – 6 tahun.
Selain itu, untuk anak yang akan memasuki umur 7 tahun masuk pada sekolah dasar (SD) dan seterusnya. “Nah, untuk TK persiapan untuk bagimana cara menulis menggambar dan melukis, menyanyi, bermain karakter, dan lain – lain yang disederhanakan agar mereka gampang mengerti,” tutup Hetty, sembari berharap, pemerintah desa agar mengalokasikan melalui dana desa program Paud ini. Baik gedungnya dan operasional serta honor tenaga gurunya. (*)
