BOLMONG –Video Denny Mokodompit yang diunggah di facebook terkait soal pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) dinilai pernyataan tendensius dan bodoh.
Kebodohan atas pernyataan lewat video itu, karena Denny tidak mengetahui detail soal sejarah perjuangan PBMR. Terlebih dirinya, telah menyebut beberapa tokoh politik bahkan kepala daerah di BMR melakukan konspirasi agar perjuangan PBMR tidak terlaksana.
Pernyataan Denny di video itu, pasca kunjungan kerja Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dengan para Senator lainnya di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Di mana, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara dan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Ketua Presidium pemekaran Abdullah Mokoginta kembali menyerahkan proposal pemekaran kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Hal itu sebagai bahan DPR RI saat kunjungan kerja, sekaligus untuk merefresh kembali bahwa ada aspirasi rakyat BMR yang hingga kini belum disetujui pemerintah pusat.
Tapi dalam postingan itu, justru Denny rupanya tidak paham dan dan dinilai minim pengetahuan soal proses sejarah pembahasan undang-undang pemekaran di DPR RI. Di mana pada 2014 silam, BMR masuk bersama tujuh daerah lainnya yang akan dimekarkan. Saat akan dibahas di DPR RI, timbul aksi protes warga Papua, yang menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat moratorium soal pemekaran.
Yusuf Mooduto, tokoh masyarakat Bolmong mengatakan, pernyataan Denny Mokodompit lewat videonya, dinilai bodoh dan sesat. Sebab runutan bagaimana perjuangan tokoh-tokoh politik yang menjabat Bupati dan anggota DPR RI waktu itu sehingga BMR bisa masuk ke delapan daerah yang akan disahkan pada 2014 silam.
“Pernyataan Denny itu, menunjukan orang yang bodoh dan minim informasi soal perjuangan tokoh politik Sulut soal PBMR di tingkat elit. Sehingga kenapa BMR bisa masuk delapan daerah yang akan dimekarkan pada 2014 silam,” kata Yusuf.
Sebagai orang yang dekat dengan sejumlah politisi, tentu belum pikun dan masih ingat sejarah singkat perjuangan PBMR sejak 2014 silam. Sebab, ada beberapa politisi Sulut yang memang terlibat langsung dalam proses perjuangan tersebut. Sebut saja Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi V DPD RI. Olly Dondokambey saat ini masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XI juga duduk di Badan anggaran (Banggar), Aditya Anugerah Moha (ADM) waktu itu masih duduk di Komisi II. Hi Herson Mayulu saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bolsel, Salihi Mokodongan Bupati Bolmong, Tatong Bara Wali Kota Kotamobagu, dan Depri Pontoh Bupati Bolmut.
Selain itu Ketua Panitia pemekaran Abdullah Mokoginta.
Atas semangat dan keinginan rakyat BMR itulah, para politisi Sulut, kompak dan melakukan lobi ke tingkat elit. Bahkan beberapa para kepala daerah patungan dana untuk membiayai operasional panitia.
“Jadi pernyataan Denny di video itu bahwa ada konspirasi para kepala daerah untuk menggagalkan PBMR, menggambarkan bahwa dia tidak tahu runutan sejarah dan proses perjuangan. Harus diakui bahwa kunjungan kerja Ketua DPD RI bersama para Senator di Kota Kotamobagu dan Bolmong mampu dimanfaatkan. Bahwa ini ada aspirasi dari rakyat BMR yang sejak lama belum terealisasi. Siapa tahu dari proposal itu, DPD RI bisa memasukan dalam rapat dan menyerahkan ke DPR RI untuk dijadikan Prolegnas. Atau bisa jadi Ketua DPD RI yang akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden soal aspirasi rakyat BMR. Jadi, jangan langsung mengkapling bahwa hanya kalian yang berjuang. Sekecil apapun bantuan dari rakyat BMR serta tokoh politik, itu adalah bentuk perjuangan,” tegas Yusuf.
Apa substansi yang disampaikan oleh ketiga kepala daerah dalam kunjungan kerja DPD RI itu, terlebih khusus yang disampaikan oleh Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, agar Ketua DPD RI memberikan masukan dan usulan secara langsung kepada presiden, agar presiden mencabut moratorium ksusus provinsi salah satu langkah yang bijak.
Oleh karena itu lanjut Yusuf, pernytaan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow kepada Ketua DPD RI, agar tidak banyak daerah yang dimekarkan khususnya kabupaten dan kota, merupakan salah satu solusi.
“Kenapa hanya provinsi?, karena kepentingan kita adalah provinsi BMR. Jadi jika pernyataan Denny bhwa PBMR tidak perlu dibahas lagi ke DPD RI itu sebenarnya keliru. Sebab PBMR dan daerah lain yang diusulkan, itu baru sebatas RUU. Tetap jika moratorium itu dicabut, tetap akan kembali lagi dibahas oleh DPD RI dan DPR RI karena mengikuti aturan baru. Selain itu, Denny rupanya tidak paham substansi pertemuan kepala daerah dan DPD RI. Apa yang disampaikan kepada ketua DPD RI itu, agar, DPD RI bisa memberi masukan kepada presiden. Supaya moratorium DOB khusus provinsi dicabut terkait kondisi fiskal,” tandasnya.
Pada kunjungan kerja Ketua DPD RI bersama para Senator di BMR Selasa (10/11) lalu, sejumlah harapan dikemukan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan Bupati Bolmut Depri Pontoh. Ketiga kepala daerah yang menerima kunjungan kerja rombongan Senator itu, sekaligus kembali menitipkan asirasi rakyar BMR.
Hal itu bertujuan untuk dijadikan bahan saat kunjungan kerja mereka ke Sulut khususnya ke BMR.
Saat penyampaian sambutan, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow tak henti-hentinya menitipkan pesan agar cita-cita rakyat BMR untuk tetap mendapat pengawalan.Bahkan di bawah kepemimpinan Ketua DPD RI saat ini, bisa langsung menyampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo meski pada masa Pandemi dan kondisi fiskal saat ini.
“Saya yakin Pak Ketua DPD RI dan para Senator, bisa mengawal aspirasi rakyat BMR. Bahkan jika bertemua Pak Presiden bisa menyampaikan secara langsung aspirasi kami rakyat BMR. Andai pemekaran terkendala dengan kondisi fiskal, sebaiknya pemekaran dicicil dulu dan memprioritaskan untuk pemekaran provinsi salah satunya adalah PBMR. Nanti untuk pemekaran kabupaten kota masuk tahapan berikut,” sebut Yasti saat menyampaikan sambutan di hadapan Ketua DPD RI dan para Senator saat kunjung kerja di Lolak Selasa (10/11) lalu.
Yasti mengatakan, kunjungan Ketua DPD RI dan para Senator ke tanah Totabuan sebagai Berkah bagi rakyat BMR. Karena perjuangan menjadikan BMR sebagai otonomi daerah bisa kembali dititip kepada para Senator.
“Dengan kunjungan kerja ini, mari kita doakan, semoga PBMR bisa terwujud di tangan Ketua DPD RI Bapak La Nyalla Matalliti dan empat Senator asal Sulut,” ungkap Yasti.(*)
