BOLMONG,DETOTABUAN.COM— Pencegahan penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) terus menjadi fokus pemerintah. Buktinya, untuk lebih matangkan penanganan masalah yang sudah meresahkan dunia tersebut, Selasa (31/03/2020), Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey melalukan video conference bersama kepala daerah se Sulut, dan turut dikuti oleh Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yanny Ronny Tuuk.
Dalam kesempatan tersebut, Olly menyampaikan beberapa hal terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, salah satunya adalah adanya kesepakatan dengan Provinsi tetangga untuk memberlakukan pembatasan jam lintas batas antar Provinsi. “Lebih khususnya untuk logistik, itu dibuka terus, untuk orang dibatasi dari Pukul 18.00 Wita sampai dengan Pukul 06.00 Wita,” ungkapnya.
Meski ada pembatasan, namun lintas batas tetap dapat dilakukan pada Pukul 06.00 sampai dengan Pukul 18.00. Lanjut Olly, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah menandatangani surat ke Pemerintah Pusat (PP) bahwa Sulut termasuk dalam Tanggap Darurat dalam hal Covid-19. “Kita bisa mempergunakan dana-dana APBD untuk lakukan pergeseran dalam rangka penanganan Covid-19,” tuturnya.
Menurutnya, dana dan beras cadangan untuk masyarakat miskin, mulai 1 April sudah dapat dibagikan kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. “Sehingga dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak bisa kita atasi bersama,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk mengatakan, dari bidang pertanian, Bolmong masih memiliki cadangan beras. “Jadi untuk cadangan beras sampai empat bulan ke depan Bolmong belum ada masalah,” jelasnya.
Lanjutnya, sesuai dengan hasil rapat bersama gugus tugas, Pemkab Bolmong juga akan segera memberlakukan pembatasan keluar masuk orang di Bolmong. “Mungkin mulai besok kami akan melakukan pembatasan orang keluar masuk di Bolmong,” pungkasnya.
Sementara untuk APD bagi tenaga kesehatan telah diterima dari Pemprov dan saat ini telah dibagi merata di 17 Puskesmas yang ada di Bolmong.
Masalah lain, penyebaran Covid-19 ini juga membuat sejumlah agenda program penting pemerintah harus tertunda. Tak hanya di daerah, bahkan se Indonesia pada umumnya.
Salah satunya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulut Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, dalam video conference mempertegas tentang penundaan Pilkada di Kabupaten kota di Sulut yang akan melaksanakan Pilkada.
Menurut Olly, Ini hasil komunikasi Gubernur dengan Mendagri semalam, pilkada ditunda sampai tahun 2021 bulan Desember. Oleh karena itu, Kata Olly, dana Pilkada tahun 2020 ini, dapat digeser dalam penanganan Covid-19. dan Penundaan ini sesuai keputusan bersama lembaga terkait.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bolmong Lili Mahmuda, mengatakan terkait dengan itu KPUD Bolmong telah mengeluarkan SK penonaktifan badan adhoc. “Badan Adhok yang dinonaktifkan diantaranya PPK dan Sekretariat PPK tertanggal 31 Maret tahun 2020, jadi 1 April 2020 mereka sudah non aktif,” tegas Lili.
Ini kata Lili, untuk menindak lanjut surat dinas nomor 285 tahun 2020 pada tanggal 24 maret 2020 dari KPU RI. “Penundaan Pilkada ini, saya sebagai bagian KPU Bolmong belum berani komen apa-apa, soalnya posisi Bolmong non penyelenggara pilkada, artinya semua kebijakan menunggu petunjuk dari Provinsi,” tutupnya. (Ind)
