SULUT,DETOTABUAN.COM – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Manado, Rabu (21/4/2021).
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengatakan musrenbang ini membahas RKPD Tahun 2022, untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi, program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.
“Pelaksanaan musrenbang ini juga merupakan tahap penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Olly menerangkan bahwa RKPD 2022 adalah bagian dari pencapaian Visi Misi Besar RPJMD 2021-2026 menuju “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”, dengan 5 Misi Pembangunan.
“Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara; Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas; Pembangunan daerah yang berkelanjutan lingkungan; dan Pemerintahan yang baik dan bersih, didukung oleh sinergitas antar daerah,” ujarnya.
Tambah dia, Provinsi Sulut mengarahkan fokus pembangunan daerah pada “Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur sebagai Landasan untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi” sebagai Tema Pembangunan Sulawesi Utara di Tahun 2022, dengan 7 Prioritas Pembangunan.
“Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan; Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran; Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana; Ketersediaan dan distribusi pangan; Penguatan UMKM dan industri pengolahan; Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial; dan Memperkuat stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik,” bebernya.
Karena itu, Olly menjelaskan untuk mengimplementasikan pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 juga telah diterima Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD yang diwarnai dengan aspirasi masyarakat yang dimasukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Menurutnya, dalam pencapaian Visi Misi Sulut juga didukung dengan Alokasi Pendanaan Pusat sebagai bagian dari Major Project RPJMN 2020-2024, antara lain :
1. Pembangunan pelabuhan perikanan dan
fish market bertaraf internasional Likupang;
2. Pembangunan dan penataan pasar di Kota Manado;
3. Normalisasi sungai yang bermuara di Kota Manado;
4. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Manado;
5. Pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang;
6. Pembangunan tanggul pengaman pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Pembangunan tanggul pengaman sungai Andagile Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8. Pemenuhan Energi Listrik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud;
9. Feasibility study pembangunan jalan alternatif Manado-Tomohon;
10. Termasuk di dalamnya pembangunan melalui kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Pihak Swasta yaitu Triple-Helix pembangunan ketahanan pangan (food estate) untuk industri peternakan sapi dengan Lokus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ruang lingkup
antara lain pendirian Institute of Future
Farming Systems di Manado dan pembangunan Rumah Potong Hewan.
Disamping itu, Olly menyebut Pemprov Sulut mendapatkan alokasi pendanaan dari hibah Pemerintah Amerika Serikat melalui program Compact-II oleh Millenium Challange Corporation (MCC) yang saat ini dalam tahap penyusunan Proposal, serta alokasi dari bantuan Bank Dunia
yaitu program ICARE (Integrated, Corporation, of Agriculture Research, Development and Empowerment) untuk pengembangan komoditi kelapa dan jagung di Sulut dengan Lokus Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara.
Adapun Kinerja pembangunan di Tahun 2022 nanti akan ditunjukan dengan beberapa indikator sebagai berikut:
• Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan naik menjadi 4,5% – 5,5%;
• Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan turun menjadi 6,47% – 7,18%;
• Tingkat Kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,9% – 7,5%; dan
• Prevalensi Stunting ditargetkan turun menjadi 16,2%.
Selanjutnya, dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pembangunan di daerah, telah dilaksanakan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 oleh Pemerintah Pusat melalui Bappenas sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam menyusun dokumen perencanaan daerah, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah di Tahun 2020, dimana Sulut menjadi salah satu Provinsi sebagai Nominasi Terbaik di Tingkat Nasional.
Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, maka hal yang sama juga dilaksanakan di Pemprov Sulut. Melalui pelaksanaan penilaian PPD Tahun 2021 Tingkat Provinsi, yang telah diikuti oleh 15 Kabupaten/Kota.
Dalam musrenbang nampak hadir secara virtual Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa yang didaulat membuka Musrenbang RKPD 2022 Provinsi Sulut, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro dan Plt. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Leonard Tampubolon.
Hadir secara langsung jajaran Forkopimda Sulut, Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan para bupati/walikota se-Sulut. (Tio/Infotorial)
